MALUKUnews, Ambon: Ketua DPW PPP Maluku, Syarief Hadler, terancam sanksi dari DPP jika tidak mematuhi keputusan DPP untuk mendukung Murad Ismail-Barnabas Orno di Pilkada 2018.

Bahkan, DPP telah mem­berikan tugas kepada Wakil Ketua DPP Etha Hentihu yang juga Ketua Korwil Timur DPP PPP, untuk memegang tugas sebagai Ketua DPW PPP Maluku. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Syahril Wasahua ditunjuk DPP menjadi Sekretaris Wilayah PPP meng­gantikan Arief Hentihu.

Syarief Hadler maupun Hentihu sejak DPP PPP memutuskan untuk mengusung Murad-Orno terlihat tak bekerja mengamankan reko­mendasi partai. Hadler yang juga Wakil Walikota Ambon bahkan saat ini berada di kampung halamannya di Provinsi Maluku Utara. Se­mentara Arief Hentihu sibuk me­ngurusi pasangan Said Assagaff-Andreas Rentanubun yang tak diusung PPP.

Tak hanya Arief, Ketua OKK DPW PPP Maluku Afras Pattisahusi juga melakukan hal yang sama. Arief dan Afras juga terlihat mengan­tarkan SA-AR mendaftar ke KPU Maluku, Selasa (9/1). Wasahua menjelas­kan, mandat yang diberi­kan oleh DPP kepada dirinya dan Etha Hentihu, hanya bersifat se­mentara untuk melakukan proses pendafta­ran mewakili DPP dan DPW PPP Maluku sebagai partai pengusung.

“Sebagaimana PKPU nomor 10 tahun 2017, proses pendaftaran bisa dilakukan oleh DPP jika tidak bisa dilakukan oleh DPW. Maka de­ngan ketentuan itu, DPP mengutus saya dan Ibu Etha untuk melakukan pendaftaran,“ ungkap Wasahua kepada Siwalima, Rabu kemarin.

Menurutnya, sampai selesai pro­ses pendaftaran, pihaknya belum mengetahui alasan dari ketua dan sekwil DPW PPP, terkait ketidak­hadiran keduanya sebagai pimpi­nan partai untuk mengantarkan kandidat yang diusung dari partai.

“Sampai saat ini (kemarin, red) kita belum tahu alasan resmi dari mereka (ketua dan sekwil) kenapa tidak hadir, “tuturya.

Untuk itu, maka dalam waktu dekat, sebagai pimpinan parpol sebagaimana yang ditugaskan oleh DPP, maka akan dilakukan rapat bersama dengan seluruh fungsionaris DPW dan DPC PPP se-Maluku. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan kader untuk patuh kepada keputusan DPP.

“Saya dan ibu Etha sebagai pimpinan partai sebagaimana telah ditugaskan oleh DPP, akan melakukan rapat koordinasi dengan DPC dan DPW, “terangnya.

Dari rapat koordinasi itu, akan dilihat apa saja keinginan kader-kader dan hasil dari rapat itu, kemudian akan ditindaklanjuti.

“Jika masih saja ada kader yang membangkang, maka akan diberi­kan sanksi, baik itu Ketua DPW, Ketua DPC dan kader-kader tanpa kecuali, jika membangkang pasti akan disikapi. Tetapi nanti lihat setelah diadakan rapat koordinasi dulu yah,” tandasnya.

Ia juga mengaku, Ketua OKK DPW PPP Maluku Afras Pattisa­husiwa yang mengaku akan mundur dari kepengurusan PPP, juga sampai saat ini belum mengajukan surat pengunduran diri ke DPP. “Ada yang bilang mau mengundurkan diri, namun sampai saat ini DPP belum terima suratnya,” ungkap Wasahua. (S5)