MALUKUnews, Ambon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak untuk mengevaluasi Tim Seleksi (Timsel) penerimaan anggota KPU Maluku di Zona I periode 2019-2024. Desakan ini karena saat pelaksanaan proses seleksi itu syarat dengan dugaan transaksi uang. Seleksi calon KPU untuk Zona I itu meliputi, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat (MTB).

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku, Lutei Wael, bersuara keras terkait proses seleksi calon KPU untuk Zona I itu. Lutfi mendesak KPU RI supaya segera membatalkan hasil kerja Timsel Zona I itu. “ KPU RI harus bersikap adil, segera mengevaluasi Timsel KPU Zona I, karena sudah jelas melanggar etika dan diragukkan integritas mereka. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Timsel KPU Maluku yang sudah dibekukan KPU RI dan diganti dengan Timsel yang baru. Padahal Timsel KPU Maluku itu tidak melakukan pelanggaran separah Timsel KPU Zona I itu. Kami minta supaya KPU RI bisa berlaku adil dengan membentuk Timsel KPU Zona I yang baru juga,” tegas Lutfi saat berbincang dengan Malukunews.co, via ponsel, Senin (11/02), siang.

Pelanggaran yang dilakukan Timsel Calon KPU Zona I, disebut Lutfi adalah adanya dugaan kuat meminta imbalan uang dari sejumlah korban. Pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan sejumlah korban berikut lengkap dengan bukti-buktinya kepada KPU RI. Lutfi dan rekan-rekannya di JPPR Maluku juga telah melakukan review terhadap prosedur rekrutmen yang dilaksanakan oleh timsel Zona I seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terjadi di Maluku.

“Kami melihat Timsel Zona I secara terang-terangan melanggar PKPU nomor 25 Tahun 2018 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku,” ungkapnya.

Sejumlah penyimpangan yang dilakukan Timsel, kata Lutfi, dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penetapan calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-Maluku. Bahwa Timsel telah melanggar pasal 11 angka (1) huruf (h) dan angka (2) PKPU nomor 25 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pengumuman bernomor 08/PU/81/Timsel-1 KAB/XII/2018 tentang hasil lulus seleksi tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Periode 2019-2024 tidak sah. Kami meminta untuk ditinjau kembali dan dibatalkan oleh KPU RI,” tegasnya.

“Kami meminta agar KPU RI secepatnya menindaklanjuti surat gugatan terhadap Timsel Zona I yang telah disampaikan oleh peserta calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Maluku,” pintanya.

Kepada KPU RI, Koordinator JPPR Maluku ini mendesak agar membatalkan hasil seleksi 10 besar calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Maluku. (Qin)