MALUKUnews: Mata publik tertuju pada kasus enam Kepala Desa di Karawang yang ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan berpose dengan salah satu kandididat Calon Gubernur Jawa Barat 2018. Sikap Kepolisian ini tentu mengundang reaksi kontra dari berbagai kalangan. Khusunya tim sukses pasangan Deddy Mizwar – Dedy Mulyadi yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

Para kepala desa tersebut dikenakan Pasal 71 (1) jo 188 UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr H Sindawa Tarang, sudah mengingatkan agar para kepala desa (kades) agar tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia, Rabu (27/6/2018).

“Jaga netralitas kepala desa dalam Pilkada 2018. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis,” ungkap Bung ST, panggilan akrab Sindawa Tarang.

Tarang menambahkan “yang dimaksud netralitas kades, yakni tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu padangan calon selama masa kampanye”.

Netralitas para Kades juga secara tegas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa menyebutkan kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada.

Kades yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah. (wartapolitik.id)

(Sumber: Detik.com, Tribunnews.com)