MALUKUnews, Ambon: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku akan menggelar sidang sengketa Pemilu dengan menghadirkan pihak pemohon, dalam hal ini pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dari jalur pereorangan (Independen), Herman Adrian Koedubun-Abdullah Vanath (HEBAT) dan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku.

Sidang dijadwalkan akan digelar pada pukul 16:00 WIT, Kamis (07/12), bertempat di ruang sidang utama di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karpan Kota Ambon.

“ Sidang akan berlangsung secara terbuka untuk umum, “ Ujar Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Maluku, Astuti Usman saat berbincang dengan Malukunews.co diruang kerjanya Kamis, (07/12) siang.

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan penyelesaian sengketa pemilu itu akan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely dan didampingi Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Maluku, Astuti Usman dan Ketua divisi sosialisasi dan pengawasan, Paulus Titaley.

Astuti mengatakan, Aduan yang disampaikan oleh pihak pemohon itu dengan alat bukti berupa berita acara dari KPU dan sejumlah alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam proes sidang nanti. “ Sengketa pelanggaran administrasi sesuai Perbawslu no 15 tahun 2017 itu harus ada objek yang disengketakan, jadi objek yang disengketkan itu adalah berita acara, selain barita acara juga harus memenuhi minimal tiga alat bukti, ya mungkin sebentar saat sidang baru pihak pemohon akan kemukakan karena bukti yang lainnya merupkan satu kesatuan administrasi, “ terang Astuti.

Astuti menjelaskan, proses sidang sengketa pemilu akan dimulai dengan agenda membacakan permohonan pemohon penyelesaian sengketa antara pihak pemohon dilanjutkan dengan mendengarkan jawabana termohon dan selanjutanya dilakukan pemeriksaan alat bukti diikuti dengan ketereangan para saksi baik pemohon maupun termohon untuk menyampaikan pembelaannya masing-masing sampai pada putusan awal apakah bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.

“ Kita tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang belaku, ya… paling tidak kita berpedoman pada penyelesaian sengketa perbawaslu nomor 15 tahun 2017. Nanti ada putusan yang kami keluarkan dari Bawaslu dan itu nanti dilaksanakan pihak termohon dalam hal ini KPU Maluku, “ Tutupnya. (Bil)