MALUKUnews, Ambon: Polemik internal Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Maluku menyisahkan jalan buntu.

Pengambilalihan aset dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) warnai kisruh internal partai besutan Wiranto itu. Semua itu imbas dari lahirnya dua kubu di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hanura.

Terkait hal itu Ketua DPD Hanura Maluku, Ayu Hindun Hasanussy yang dipecat DPP Hanura, kubu Oesman Sapta Odang (OSO), saat ditemui Malukunews.co di kantornya, kemarin, menjelaskan, dualisme partai Hanura ini, kini masih berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Untuk itu kedua belah pihak harus bersabar.

" Sementara dalam proses hukum, kita harus bersabar tidak perlu provokatif dan menciptakan gerakan-gerakan tambahan. Karena kita adalah negara hukum. Hukum harus ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Apabla sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap baru aset Hanura bisa ditarik ketangan orang yang benar, " terang Ayu saat berbincang dengan Malukunews.co itu.

Menurutnya, aset apapun yang mereka mau ditarik silahkan, tapi harus bersabar, menunggu keputusan hukum tetap dari PTUN. Sedangkan terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW), wanita berumur 58 tahun itu mengatakan, ada mekanisme, ada undang-undangnya. Menurutnya, proses PAW bisa dilakukan sesuai amanat undang-undang, apabila seseorang itu meninggal dunia dan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

" Bukan karena saya tidak suka seseorang lalu saya mau PAW se-enaknya, itu tidak boleh, tidak boleh memotong rezeki orang. Kita ini khan imbas dari DPP, ketika DPP dua kubu, anda memilih yang sana, saya memilih yang sini, itu soal biasa, tapi dengan cara yang elegan, bukan caranya begini. Jadi kita bersabar tak perlu provokatif, tak perlu ada gerakan-gerakan, karena nanti orang akan tertawa, karena menilai kita tidak mengerti," geram Ayu. (bil)