MALUKUnews, Ambon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku saat ini sementara menunggu panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilkada Maluku pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten SBT. Bahkan melalui website MK terungkap hingga Rabu, dua hari lalu, ternyata sengketa Pilkada Maluku tidak tercantum dalam jadwal persidangan.

“Kita masih menunggu kepastian waktu persidangan dari MK,” ujar Komisioner KPU Maluku Musa Toekan kepada, seperti dikutif dari Siwalima.

Toekan berharap pemanggilan oleh MK dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. “Jika pemanggilan oleh MK dalam waktu dekat juga lebih baik agar secepatnya sidang PSU ini digelar, karena seluruh elemen masyarakat Maluku sangat menanti-nantikan hasil sidang ini,” katanya.

Menurut Toekan, masyarakat Maluku juga diharapkan dapat mendukung proses sidang di MK dan apapun hasilnya harus diterima dengan legowo.

“Apapun hasil di MK, kami sangat berharap agar masyarakat di bumi seribu pulau ini dapat menerima itu dengan legowo dan siapapun kandidat yang masuk putaran kedua mari kita sama-sama mendukungnya demi mendapatkan seorang pemimpin yang nantinya akan menahkodai Provinsi Maluku,” ungkapnya.

Pesimis Sementara itu, Koordinator Daerah (Korda) Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah Hijrah Hatapayo pesimis proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dituntaskan dalam tahun ini.

Hal itu diungkapkan Hatapayo kepada Siwalima di Ambon, Rabu (9/10). Hatapayo meminta kepada semua pihak harus jujur dalam membicarakan persoalan demokrasi di Maluku. “Pelaksanaan pilkada meninggalkan sejumlah pelanggaran dan hal itu belum diselesaikan oleh MK. Bahkan hingga saat ini MK belum memutuskan jadwal sidang sengketa pilkada pasca pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),” ungkap Hatapayo.

Dikatakan, prahara yang sementara menimpa MK janganlah dianggap remeh karena dapat menggangu proses penyelesaian sengketa Pilkada Maluku.

“Persoalan yang saat ini terjadi di internal MK bisa berdampak bagi proses penyelesaian Pilkada Maluku,” katanya.

Hatapayo meminta KPU Provinsi Maluku harus segera berupaya semampunya agar Maluku harus memiliki kepala daerah dalam tahun ini juga. “Namun saya pesimis KPU bisa menyelesaikan itu dalam sisa dua bulan saja ini dan bisa saja Maluku baru dapat memiliki kepala daerah di tahun 2015 akan datang,” ujar Hatapayo. (S5)