MALUKUnews, Ambon: Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus aktif sosialisasi terkait kampanye berdasarkan perundang-undangan maupun undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Penegasan ini disampaikan Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku, Lutfi Wael dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Senin (03/12).

Berpijak pada tahapan kampanye Pemilu 2019 PKPU 5 Tahun 2018 no 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang ditetapkan KPU, calon anggota DPR dan DPD boleh berkampanye pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019, ditambah kampanye melalui media sosial 21 hari sebelum hari tenang, yakni dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Pada masa kampanye hari ini, kata Lutfi, lazimnya para calon legislatif mencari dukungan dan menyampaikan visi, misi, janji politik dan program dari partainya. Hal ini dilakukan untuk mendulang suara sebanyak- banyaknya di wilayah dapilnya masing-masing untuk bisa mendapat kursi di legislatif.

Legislator yang mencalonkan lagi di kontestasi politik 2019 sudah memanfaatkan jadwal tahapan kampanye yang sudah diatur dalam PKPU. Sementara itu masa reses bagi anggota dewan dimana anggota dewan bekerja di luar gedung DPR untuk menjumpai konstituen di dapilnya masing-masing.

Dalam konteks itu, "masa reses" itu berpotensi disalahgunakan untuk kampanye Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang,. “Reses boleh karena itu tugas beliau untuk turun ke daerah. Tapi itu tidak boleh berkampanye, karena reses itu menggunakan anggaran Negara.

Sebab jika reses anggota DPR, DPRD dan DPD RI, di gunakan untuk kampanye. Maka bisa menimbulkan ketidakadilan dan merupakan pelanggaran kampanye, karna sumber dana reses itu berasal dari APBD dan APBN.

Lanjut Lutfi, hal ini juga ditegaskan dalam UU Pemilu yang mengatakan, bahwa kegiatan kampanye tidak boleh mengunakan keuangan negara. Sehingga penting Bawaslu provinsi Maluku dan Kab/kota mengawasi aktivitas reses tersebut. Sebab calon incumbent bisa menyalahgunaan reses untuk kampanye,

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku berharap Bawaslu provinsi Maluku dan Kab/Kota se Maluku dan jajarannya harus proaktif melakukan upaya pendekatan persuasif, preventif dan penindakan, jika di lapangan ada indikasi penyalahgunaan masa reses untuk kampanye.

Berdasarkan hasil kajian dan Pemantauan JPPR Maluku, Potensi incumbent mengunakan reses sebagai media kampanye cukup potensial. Bahkan sebagai para incumbent juga telah menyiapkan dana aspirasinya sebagai media untuk mempengaruhi pemilih dengan bantuan dana aspirasinya itu.

Modus-modus kampanye yang di bungkus dengan metode reses itu menjadi tantangan bagi Bawaslu provinsi Maluku dan jajarannya untuk bisa optimal mengawasi proses reses tersebut. (Qin)