MALUKUnews, Ambon: SK Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo yang dijadikan acuan untuk memangkas alokasi dana desa sebesar Rp 1,5 persen menjadi bukti kuat bagi polisi melakukan pengusutan.

Pemotongan ADD yang adalah hak desa dengan alasan apapun tidak dibe­narkan. Apalagi dengan alasan mendukung pelak­sa­naan Pesparawi X tahun 2017.

Pemotongan yang dila­ku­kan berkisar dari Rp 7 juta sampai Rp 35 juta. Jika pakai nilai terendah, Rp 7 juta yang dipangkas maka besaran ADD yang digarap dari 92 desa sesuai keputusan bu­pati sebesar Rp 644.000.000.

Kalau dipakai nilai tertinggi Rp 35 juta. Maka ADD yang dipangkas dari 92 desa sebe­sar Rp. 3.220.000.000. Angka yang fantastis.

Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Boy Bakarbessy me­ne­­gaskan, SK yang dikelu­arkan Bupati SBB, Yasin Payapo un­tuk memangkas ADD tahun 2017 sebesar 1,5 persen dari 92 desa untuk mendukung kegia­tan Pesparawi X tingkat Pro­vinsi Maluku sangat tidak relevan.

“ADD jelas peruntukannya bagi pembangunan dan pem­berdayaan masyarakat desa. Bahkan pengawasan pun sa­ngat ketat. Ditengah pemerin­tah mengawasi dana ini, tiba-tiba pemerintah sendiri mela­kukan kebijakan diluar aturan main ADD ini kan salah,” kata Bakarbessy, kepada Siwalima, Selasa (8/5).

Menurutnya, ADD yang di­kucurkan pemerintah pusat dengan sasaran pembangu­nan desa dan bukan dialihkan untuk kegiatan lain.

“Pemotongan ADD untuk keperluan kegiatan lain tidak dibenarkan, karena peruntu­kan­nya jelas. Pempus dalam program pemberdayaan khu­sus masyarakat desa melalui ADD itu jelas sasarannya. Tidak bisa diplot masuk kepada keperluan kegiatan lain. Kalau sudah diplot saya kira ini harus diusut karena ada dugaan perbuatan melawan hukum disitu,” ujar Bakarbessy.

Dikatakan, unsur perbuatan melawan hukum tentu ada kerugian yang timbul, dimana desa-desa yang seharusnya menerima kucuran ADD dalam jumlah yang sudah ditentukan, namun dipangkas atas kebijakan bupati.

“Ada unsur kesalahan akibat kebijakan bupati karena tidak ada dasar hukum disitu, mes­kipun katanya ada SK Bupati. Tujuan peruntukan ADD ini tidak tepat sasaran. Meskipun kebijakan itu untuk kepenti­ngan atau kegiatan masyarakat katakanlah itu Tapi ini kebijakan yang salah. Kalau benar ini kebijakan bupati memotong sebagian ADD guna membiayai pesparawi tidak dibenarkan. Dimana letak pembangunan demi kepentingan desa ketika ADD dialihkan kepada pespa­rawi. Kan pesparawi ada ang­garannya tersendiri yang dibia­yai APBD setempat. Salah jika itu untuk keperluan lain dan bukan kepentingan desa yang sesungguhnya,” tandas Bakar­bessy.

Jika kasus ini diusut, maka menurut Bakarbessy, polisi ha­rus meminta pertanggung­ja­waban dari Pemda SBB.

“Kenapa pemerintah dae­rah, karena dari sisi struktural pemerintahan desa berada di bawah hirarki pemerintah dae­rah. Ini kebijakan struktural, dan olehnya penegak hukum minta pertanggungjawaban hukum harus kepada pemda,” tandasnya lagi. (Siwalima)