MALUKUnews, Ambon: Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon. Hasilnya, permohonan gugatan Remon Puttilehalat diterima oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Ambon, S. Pujiono, Kamis (31/08), lalu.

Pujiono dalam amar putusannya menyatakan mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap Remon oleh PPNS menyalahi aturan.

Sidang putusan praperadilan dihadiri oleh penasihat hukum pemohon (Remon), Anthony Hatane dan rekan, kuasa hukum PPNS Dishut Maluku yakni D. Watutamata, Gerold Leasa, dan Resna Hukom.

Pujiono mengabulkan permohonan pemohon menyatakan penangkapan terhadap diri pemohon oleh termohon (PPNS Dishut Maluku) sesuai surat perintah penangkapan No.SP.Tangkap.01/PPNS-DK/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah. Dan menyatakan penahanan terhadap diri pemohon, sesuai surat perintah penahanan nomor SP.Han.01/PPNS-DK/VIII/2017 adalah tidak sah.

Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terhadap pemohon). Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan atau melepaskan Remon dari Rutan Polda Maluku.

Mengembalikan dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan harkat, martabat, serta nama baik pemohon.

Pasca dikabulkanya gugatan tersangka kasus penyerobotan hutan lindung dan hutan produksi di SBB, PPNS Dinas Kehutanan Maluku bergerak cepat melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum).

Tahap II mantan calon Bupati SBB ini molor lantaran Remon dinyatakan sakit dan menjalani rawat inap di RS Bhayangkara sejak hari pertama ditahan di Rutan Polda Maluku. PPNS akan melayangkan surat panggilan kepada Remon. “PPNS mempercepat untuk tahap II. Nanti panggil yang bersangkutan dulu, ada protap yang harus dijalankan oleh PPNS,” ungkap

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie di sela-sela penganugerahan karya pembangunan Siwalima Award 2017 di Hotel Natsepa, Sabtu (2/9) malam. Sadli menegaskan, putusan praperadilan Remon terhadap PPNS Maluku tidak serta merta menggugurkan status tersangkanya. “Putusan pengadilan hanya berkaitan dengan penangkapan, nanti dipanggil untuk tahap II,” tegas Sadli. (Qin/KTM)