MALUKUnews, Ambon: Remon Puttilehalat, Mantan Kadis PU SBB dan Kakak Kandung Bupati SBB, Yacobus F. Puttilehalat ini ditetapkan Polda Maluku masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik Dinas Kehutanan Maluku.

Kakak kandung mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini, di­informasikan kabur ke Jakarta.

Atas permintaan Dinas Kehuta­nan Maluku melalui gubernur, maka Remon ditetapkan sebagai DPO ber­dasarkan surat Polda Maluku No­mor: B/1269/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017.

“DPO yang dikeluarkan oleh Pol­da Maluku ini berdasarkan per­min­taan Gubernur Maluku sesuai surat Nomor 522/1510 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kapol­da Maluku, surat penetapan DPO ini baru diterima Pemprov Maluku pada Senin 3 Juni,” jelas Kadis Kehuta­nan Provinsi Maluku, Sadlie Ie ke­pada wartawan di ruang rapat dinas tersebut, Kamis (6/7).

Sadlie mengatakan, penyidik Di­nas Kehutanan mengambil langkah untuk menetapkan Remon menjadi DPO karena ia tidak kooperatif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak­nya serius untuk menuntaskan ka­sus Remon.

“Banyak kalangan berpendapat ada pola pembiaran yang dilakukan kehutanan, sehingga Remon tidak ditahan, itu tidak benar, sebab kita tidak ada pola pembiaran dalam kasus ini, bahkan kasus Remon ini kita tangani serius agar ada efek jera bagi yang lain untuk tidak memakai alasan pembangunan untuk merusak hutan,” tegasnya.

Sadlie menambahkan, Dinas Ke­hu­tanan terus melakukan koor­dinasi, bahkan Polda Maluku juga telah melayangkan surat DPO Remon ke Mabes Polri, Polda Metro Jaya bahkan ke Polda Jawa Barat. Hal ini dikarenakan, berdasarkan informasi Remon berada di Jakarta dan sering ke Bandung.

Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Maluku, Sandi Luhulima mengakui, kasus penyerobotan la­han yang menyeret Remon dita­ngani cukup lama, yakni sejak tahun 2013, berdasarkan hasil tindak ope­rasi pengamanan hutan Dinas Ke­hutanan Maluku di Kabupaten SBB pada 19 September 2013, dan ditindak lanjuti dengan laporan kejadian Nomor: LK.O1/Polhut-dk/Ix/2013 tertanggal 19 September.

“Dalam proses penyidikan dipe­riksa 17 saksi dan lima orang ahli serta PPNS Dinas Kehutan menyita barang bukti berupa 41 dokumen serta 1 unit alat berat,” ungkap Luhulima.

Dari hasil penyelidikan Remon disangkakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf j, jo pasal 78 ayat (2) ayat (9) dan ayat (15) UU Nomor 41 tahun 1999 ten­tang Kehutanan, yang menegaskan, “Se­tiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau men­duduki kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin”, dengan ancaman pidana Penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Kawasan hutan yang dirusak Remon adalah kawasan hutan pro­duksi dan kawasan hutan konser­vasi suaka alam Gunung Sahuwai. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor SP.Tap.01/I/2016/PNS-DK tanggal 4 Januari 2016.

“Pasca ditetapkan sebagai ter­sangka Remon melayangkan guga­tan praperadilan terhadap Dinas Kehutan Maluku di PN Ambon tanggal 7 Maret 2016, namun amar putusan praperadilan hakim meno­lak seluruh gugatan praperadilan tersebut,” jelas Luhulima.

Selanjutnya, Penyidik Dinas Kehutanan mengirim berkas perkara Remon ke JPU Kejati Maluku untuk pemeriksaan. Berkasnya itu, bolak balik beberapa kali, sehingga masyarakat menduga ada unsur pembiaran terhadap Remon. Namun dugaan itu tidak benar, sebab kewe­nangan untuk berkas P21 atau lengkap bukan kewenangan penyidik Dinas Kehutanan. “Jika kita tahan Remon saat itu, kewenangan kita hanya sampai 20 hari, sementara berkas tinggal bolak balik terus, se­hingga kalau dia dita­han dan waktu penahanannya selesai, maka Remon bisa bebas,” tandas Luhulima.

Oleh sebab itu, saat jaksa menya­takan berkas Remon lengkap atau P21 pada 17 Mei 2017, penyidik Kehutanan langsung melayangkan panggilan untuk yang bersangkutan pada 23 Mei. Namun ia tidak hadir.

Kemudian panggilan kedua dilayangkan pada 30 Mei. Ia juga tidak datang. Selanjutnya panggilan ketiga disampaikan pada 5 Juni,. Lagi-lagi, Remon mengabaikan panggilan tersebut.

“Kita layangkan panggilan itu sesuai alamat yang bersangkutan di Jalan Kabaresi Kota Piru, Kabupaten SBB namun saat surat panggilan tiba di sana sebanyak dua kali, itu yang bersangkutan tidak ada, yang ada hanya kakaknya Ibu Lou, namun ibu Lou tidak mau terima surat panggilan. Untuk panggilan ketiga kita berikan kepada Kades setempat dan Kapolres SBB untuk sampaikan kepada yang bersang­kutan, namun juga tidak penuhi panggilan,” ungkap Luhulima.

Karena itu, atas permintaan pe­nyidik Dinas Kehutanan, maka gu­bernur menyurati Kapolda Maluku untuk memasukan Remon sebagai DPO. Disinggung soal kemungkinan ada tersangka lain, Luhulima menga­takan, penyidik belum menemukan alat bukti yang kuat untuk jerat tersangka lain. (siwalima)