MALUKUnews, Ambon: Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang tengah digodok dilembaga legislatif itu menuai polemik.

Ranperda yang telah dibahas bersama dengan pimpinan dan badan pembentukan peraturan DPRD SBB itu mangkrak alias jalan ditempat lantaran mendapat penolakan dari sejumlah warga, padahal proyek legislasi itu sudah menelan anggaran senilai 1,5 Miliyar rupiah.

Nilai ini cukup fantastis karena dinilai tak sebanding dengan hasil yang ditelorkan anggota DPRD yang menginisiasi Pembuatan Ranperda tersebut. Namun hasilnya nihil.

“ Kami mendesak pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut adanya dugaan praktek penyalahgunaan keuangan negara didalamnya, “ terang Koordinator Pospera Maluku, Kristian Sea dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Jumat (21/09).

Menurut Sea pihaknya mencium ada aroma tak sedap dari proyek pembuatan Ranperda itu, untuk itu pihak berwajib diminta melakukan langkah hukum memastikan jika ada hal-hal yang mengarah pada penyimpangan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “ Terhadap adanya indikasi penyalahgunaan anggaran pihak berwajib segera memeriksa oknum-oknum legislatif yang terlibat didalamnya, “ terangnya lagi.

Sekedar diketahui Perda Inisiatif DPRD SBB ini memuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penetapan Desa Adat, Ranperda Negeri dan Ranperda Saniri Negeri. Namun dalam prosesnya hingga saat ini belum juga menunjukan titik terang. (MN-02)