MALUKUnews, Ambon: Peraturan Daerah (Perda) terkait Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang kini sementara digodok dilembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB hingga kini belum juga menunjukan titik terangnya.

Soal macetnya proses penggodokan amanat undang-undang itu, ditenggarai karena kuatnya tarik-ulur kepentingan menyangkut status negeri adat dan desa administratif.

Terkait hal ini, lembaga legislatif dan eksekutif di daerah itu terjadi silang pendapat hingga menimbulkan kebuntuan panjang yang menyebabkan Perda yang sudah dibahas hampir empat tahun itu jalan di tempat.

Menanggapi hal itu, Forum Pemerhati Masyarakat Adat SBB menilai, lembaga perwakilan rakyat itu tidak serius membahas produk Perda yang sementara digodok itu. Pemda setempat juga dianggap tutup mata dengan persoalan tersebut.

Apakah pembahasan Perda itu sudah memenuhi unsur yang mengakomodir aspek sosial, kultur dan budaya masyarakat di daerah. Hal ini penting, tujuannya untuk menghindari gesekan yang menimbulkan konflik horizontal yang nantinya akan mengakibatkan ketidakmyamanan bagi masyarakat adat di SBB, " Demikian dikatakan Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Adat SBB, Cristian Sea kepada Malukunews.co di Ambon, Jumat (23/02) sore.

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemerhati Masyarakat Adat SBB itu masing-masing mewakili wilayah Eti, Tala dan Sapalewa, mereka diantaranya Ibra Lussy dan Semy Riry dari Tala, Farham Suneth dan Paman Nurlette dari Eti, dan Cristean Sea dari Sapalewa.

Dalam pernyataanya mereka mendesak DPRD SBB untuk segera menghentikan proses pembuatan Perda itu jika lembaga pembuat undang-undang itu tidak mampu melahirkan produk Perda jika itu tidak mengakomodir kepentingan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahkan mereka juga mengancam akan menduduki kantor DPRD dan kantor Bupati SBB bila para penyelenggara negara di daerah itu tetap terkesan main-main dengan persoalan tersebut.

" Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk rasa peduli terhadap negeri, kami melihat huru-hara Perda ini justru akan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di SBB, " terang Cristian. (MN)