MALUKUnews, Ambon: Upaya PPNS Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku untuk menyerahkan mantan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten SBB Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon ke jaksa gagal lagi.

Sesuai agenda, PPNS harusnya melayangkan panggilan kepada Remon untuk hadir pada Kamis, (7/9). Tetapi saat berkoordinasi, tersangka kasus penyerobotan kawasan hutan produksi dan kon­servasi ini mengaku, masih sakit dan belum bersedia untuk diperiksa. PPNS pasrah, dan tak bisa berbuat apa-apa.

Kepala Dishut Maluku, Sadli Ie mengatakan, PPNS sudah membawa surat panggilan kedua ke Remon untuk diperiksa pada Senin, (110/9), mendatang.

“PPNS baru membawa surat hari ini di Remon, untuk hadir hari Senin memenuhi panggilan kedua. Memang rencana hari ini panggilan kedua, tetapi batal karena memang yang bersangkutan menyampaikan belum siap dan masih sakit masih butuh istirahat. Jadi kita panggilan kedua sampaikan hari ini untuk hari Senin,” jelas Sadli.

Sebelumnya, Remon tak memenuhi panggilan PPNS Dinas Kehutanan Maluku, Senin (4/9).

Surat panggilan dilayangkan pada Kamis (31/8) untuk menghadap PPNS Senin (4/9) pukul 10.00 WIT. Namun ia tak hadir dengan alasan sakit.

Surat sakit itu dibawa oleh Pena­sehat Hukum (PH) Remon, Anthony Hatane dan Ahmad Alwi. Surat yang ditandatangani oleh dokter umum Michael A Siwabessy itu me­nerang­kan tersangka perlu beristrahat selama tiga hari, terhitung tanggal 3 – 6 September 2017. Sebelumnya Remon dikeluarkan dari Rutan Polda Maluku sejak Kamis (31/8) menyu­sul putusan praperadilan.

Hakim PN Ambon, S. Pujiono mengabulkan permohonan prapera­dilan yang diajukan oleh Remon melalui kuasa hukumnya, Anthony Hatane dan Rubby Lopulalan.

Dalam amar putusannya hakim menyatakan penangkapan terhadap Remon oleh PPNS Dishut Maluku sesuai surat perintah penangkapan No.SP.Tangkap.01/PPNS-DK/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah. Penahanan terhadap Remon sesuai surat perintah penahanan Nomor SP.Han.01/PPNS-DK/VIII/2017 juga dinyatakan tidak sah. (S5)