MALUKUnews, Piru: Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus membayar uang Rp. 428.000 untuk mengikuti Ujian Nasioanal (UN).

Pungutan itu berdasarkan keputusan dalam rapat bersama orang tua murid, staf dewan guru dan komite sekolah yang dituangkan dalam berita acara dan daftar hadir, tertanggal 24 Oktober 2017, lalu.

Hal ini diketahui setelah Ombudsman RI perwakilan Maluku melakukan investigasi, ditemukan adanya praktek pungutan di sekolah itu.

Dalam keterangannya yang juga diterima Malukunews.co via WhatshApp, Kepala Ombudsman perwakilan Maluku, Hasan Slamet mengatakan, hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang sekalipun melalui peersetujuan pihak sekolah dengan orang tua murid dan melibatkan pihak komite sekolah.

“ Ini salah karena melanggar aturan, “ tulis Slamet di group WhathsApp Ombudsman sembari menganggap praktek pungutan tersebut adalah bentuk dugaan maladministrasi, Kamis (15/03).

Menurutnya, pungutan tersebut tidak dibolehkan karena bertentangan dengan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Dijelaskan pada pasal 12 poin b diterangkan bahwa komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

Terkait hal tersebut pihaknya telah menindaklanjutinya dengan dibuatkan berita acara yang memuat keterangan terlapor atas nama M. Tahalele sebagai Wakasek kurikulum SMAN 1 Kairatu, Ny. W. Sailatu selaku Humas SMAN 1 Kairatu dan R.F. Penturry selaku Ketua Komite SMAN 1 Kairatu.

Dalam keterangannya Ombudsman menerangkan bahwa benar ada pungutan dari orang tua murid oleh pihak SMA N 1 Kairatu untuk pembayaran uang Ujian Nasional sebesar Rp. 428.000 yang dibayar dalam beberapa tahap. Dimulai dari bulan November dan harus dilunaskan sebelumakan dilaksanakan UN, TRY OUT, Ujian Praktek, Foto siswa, Pemantapan ujian sekolah /ujian nasional dan penulisan ijasah. (Bil)