MALUKUnews, Ambon: Alokasi dana desa jelas peruntukannya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, melawan hukum jika Bupati SBB, Yasin Payapo memangkas jatah desa itu dengan alasan apapun.

Kebijakan bupati memotong ADD dengan alasan mendu­kung Pespawari X tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 tak masuk di­akal. Se­bab, untuk angga­ran pelak­sanaan kegiatan ini sudah masuk dalam APBD dengan nilai yang cukup besar.

Dalam APBD Kabupaten SBB dialokasikan anggaran sebesar Rp 18,7 milyar. Be­lum lagi bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp 500 juta. Lalu mengapa ang­garan yang diperuntuk­kan bagi kepentingan masya­rakat desa dipangkas lagi?

Akademisi Hukum Unpatti Ambon, George Leasa mene­gaskan, ADD merupakan program pemerintah yang sasa­rannya bagi pembangunan dan pemberdayaan masya­rakat desa. Karena itu, kebi­jakan bupati untuk memang­kas ADD merupakan perbua­tan melawan hukum.

“Jadi ADD itu diperun­tukan untuk pembangunan desa dalam bentuk apapun, sehingga tidak dibolehkan untuk pembiayaan yang bu­kan program desa,” kata akademisi Unpatti Ambon, George Leasa kepada, Siwa­lima melalui telepon seluler­nya, Senin (7/5).

Menurut Leasa, ADD tidak boleh dialihkan untuk kegia­tan lain, meskipun itu adalah kebi­jakan bupati atau gu­bernur.

“Kebijakan yang diambil oleh Bupati SBB merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu harus di­usut. Polisi harus mengusut­nya, karena tak ada aturan yang mengharuskan ADD dialihkan atau potong untuk kegiatan lainnya,” tandasnya.

Praktisi hukum, Joemycho Syaranamual menandaskan, kebijakan Bupati SBB Yasin Payapo yang memangkas ADD 1,5 persen yang ter­sebar di 92 Desa di Kabu­paten SBB, telah menyalahi UU Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang desa.

“Tidak ada alasan bagi bupati atau pejabat lainnya untuk memotong maupun mengalihkan ADD untuk ke­pentingan lain, diluar kepen­tingan pembangunan desa,” tandas Syaranamual kepada Siwalima, Senin (7/5).

ADD diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyara­kat. Ia menduga, kebijakan pemotongan ADD diduga hanya akal-akalan untuk me­nggarap uang negara.

“Kalau kejadiannya seperti ini, maka tidak menutup ke­mungkinan ada dugaan ko­rupsi di pemotongan ADD tersebut, sehingga wajib bagi polisi untuk mengusutnya,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBB, Ismail Mara­sabessy menegaskan, angga­ran ADD dan DD dikhususkan kepada desa. Karena itu, tidak boleh dipotong.

“ADD maupun DD itu tidak sebarang untuk dipangkas, karena itu anggaran yang su­dah dikhususkan untuk ke­pen­tingan desa. Apabila ada yang coba-coba melakukan pemotongan atau penyalah­gunaan anggaran tersebut konsukuensi hukum tetap kita tempuh,” tegasnya.

Menurutnya, sampai saat ini Komisi A masih meng­umpulkan bukti-bukti terkait keputusan bupati memotong ADD untuk desa.

“Kita akan panggil peme­rintah daerah untuk mengkla­rifikasi pemotongan 1,5 per­sen ADD tersebut,” tandasnya. (siwalima)