MALUKUnews, Ambon: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah mengusulkan sebanyak 13 Daerah Otonomi Baru (DOB) inisiatif untuk diperjuangkan di pusat. Namun dalam perkembangannya, 13 DOB ini seperti hilang dari peredaran.

“Pemprov Maluku melalui DPRD Maluku telah mengusulkan 13 DOB. Tapi hingga kini, perjuangan ini seperti berhenti. Bahkan makin hari prosesnya hilang dari peredaran,”kata anggota DPRD Maluku, Abdurasid Kotalima kepada Kabar Timur di Ambon, kemarin.

Menurutnya, DOD tentunya untuk memperluas lapangan kerja serta lain sebagainya dalam rangka mensejahterahkan masyarakat Maluku. Namun, ketidak sensitifitasnya Pemerintah terhadap DOB ini terutama mengenai persyaratan administrasi yang menjadikan aspirasi ini seperti jalan ditempat. “Kendalanya karena ketikdak sensitifitasnya pemerintah mengenai masalah ini,”paparnya.

Dia mencontohkan seperti sikap acuh yang ditunjukan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengenai persoalan ini. Dalam janji politiknya pada Pilkada SBB 2017 lalu, M. Yasin Payapo-Timotius Akerina berjanji akan memperjuangkan pemekaran dusun menjadi desa, kemudian desa menjadi kecamatan jika pasangan dengan jargon YAKIN itu terpilih sebagai bupati-wakil bupati di kabupaten bertajuk “Saka Mese Nusa” itu.

Janji itu juga dimasukan dalam program 100 kerja Bupati-Wakil Bupati M. Yasin Payapo-Timotius Akerina. Tapi lagi-lagi Payapo-Akerina seperti “amnesia” dan memikirkan seolah-olah DOB itu tidak bermakna dan menjadi penting.

“Pertanyaan kemudian, sebenarnya apa yang terjadi hingga program yang dimasukan dalam 100 hari kerja Pak Payapo dan pak Akerina itu tidak terealisasi. Jangan karena ada politik lalu masyarakat yang jadi korban,”tandas politisi Dapil SBB itu. (MG3)

Sumber: Koran Kabar Timur