MALUKUnews, Ambon: Lama berkutat di penyelidikan akhirnya kasus pidana yang menjerat mantan Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath naik ke penyidikan.

Kasus naik kelas, status Vanath pun naik menjadi tersangka. Status tersangka yang disandang Vanath ini tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dilayangkan Polda Maluku ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

SPDP yang ditandatangani Direskrimum Polda Maluku telah diserahkan penyidik ke Kejati Maluku, Senin (7/5). Bekas penguasa SBT selama 10 tahun itu “terlilit” hutang Rp 1.230.000.000. Korban aksi kejahatan Vanath adalah Syarifudin Djogja, si pemilik duit Rp 1.230.000.000.

“Sudah kami terima hari Senin kemarin,” kata Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku, Agus Eko Purnomo menjawab Kabar Timur, Rabu (9/5).

Bukan perkara mudah bagi Kabar Timur memperoleh penjelasan Aspidum soal SPDP Vanath. Sebelumnya, Aspidum ogah ditanyai Kabar Timur di ruang kerjanya di kantor Kejati Maluku.

Melalui petugas piket jaga, Aspidum mengarahkan Kabar Timur menghubungi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette.

Karena tidak bisa menemui Aspidum di ruang kerjanya, Kabar Timur menghubungi Sapulette melalui telepon seluler maupun pesan whatsapp, pukul 15.38 WIT. Namun tidak langsung direspon oleh Sapulette yang sedang berada di Jakarta.

Tak patah arang, Kabar Timur pun “nekat” tetap menunggu Aspidum keluar dari ruang kerjanya. Sekitar pukul 16.30 WIT, Aspidum berjalan keluar dari ruang kerjanya menuju mobil dinasnya yang sudah menunggu di halaman parkir kantor Kejati Maluku di jalan Sultan Hairu, Ambon.

Didekati dan dilontarkan pertanyaan, Aspidum tak menjawab. Kembali, Aspidum mengarahkan Kabar Timur untuk menanyakan itu ke Sapulette, juru bicara Kejati Maluku. Dijelaskan sudah menghubungi Sapulette, namun belum direspon, Aspidum akhirnya luluh. Kakinya yang melangkah untuk memasuki mobilnya tertahan oleh Kabar Timur.

“Sudah diterima (Kejati Maluku) hari Senin kemarin,” mengiyakan pertanyaan Kabar Timur soal SPDP yang telah dilayangkan Ditreskrimum ke Kejati Maluku.

Apa status Vanath di SPDP? “Statusnya sebagai tersangka,” ungkapnya masih berdiri disamping mobil dinasnya.

Untuk meyakinkan status Vanath yang disebutnya sebagai tersangka, Kabar Timur kembali mengulang pertanyaan. “Iyalah, SPDP (sudah tertulis nama Abdullah Vanath sebagai tersangka),” ucapnya lagi.

Bahkan dikatakan, Kejati telah menyiapkan jaksa untuk menangani kasus yang menjerat calon wakil gubernur Maluku ini. “Jaksanya juga sudah saya tunjuk,” sambungnya tanpa menyebutkan nama jaksa penyidik yang dimaksud.

Jika nantinya berkas perkara diserahkan penyidik Ditreskrimum, jaksa penyidik akan meneliti berkas tersebut.

“Terserah penyidik kapan (serahkan berkas Vanath). Kan nanti ditagih. Saya sudah tunjuk jaksa penyidiknya, kalau berkasnya ada, kan diperiksa jaksanya. Jaksanya sudah siap,” tandasnya sembari masuk ke dalam mobil.

Sekitar pukul 17.43 WIT, Sapulette baru merespon pertanyaan yang dikonfirmasi Kabar Timur. Senada dengan Aspidum, Sapulette juga membenarkan SPDP Vanath telah diterima Kejati Maluku. “Benar, SPDP sudah diterima (Kejati),” jawabnya via pesan whatsapp.

Sapulette mengaku belum mengetahui status Vanath dalam SPDP. Dia meminta ditanyakan ke jaksa penyidik yang telah ditunjuk.

Lalu apa penjelasan Polda Maluku yang menerbitkan SPDP Vanath? Ternyata penjelasannya berbeda dengan Kejati Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem

Ohoirat menegaskan status Vanath masih sebagai terlapor. “Belum ada tersangka, masih terlapor,” kata Ohoirat yang dikonfirmasi Kabar Timur, Rabu (9/5) siang.

Ohoirat mengakui penanganan kasus Vanath telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski dinaikkan, status Vanath masih sebagai terlapor, belum sebagai tersangka. “Iya SPDP sudah diserahkan ke kejaksaan, statusnya (Vanath) terlapor,” kata bekas Kapolres Dobo dan Maluku Tenggara ini.

Ditanya kembali status Vanath, Ohoirat tetap memberikan jawaban yang sama. “Statusnya terlapor karena yang bersangkutan dilaporkan (korban, Syarifudin Djogja),” ujarnya lagi. Kata dia, dengan diterbitkannya SPDP, kasus Vanath baru dinaikkan ke penyidikan. Jika dalam proses penyidikan ditemukan cukup alat bukti dan dapat dijadikan tersangka penyidikan akan

menetapkan tersangka. “SPDP (status) tersangka belum ada loh ya, tersangka belum ada,” katanya.

Senin kemarin, penyidik telah memeriksa korban, Syarifudin Djogja. Saat diperiksa, korban menyerahkan salinan bukti-bukti slip transfer bank dan kwitansi pinjaman yang ditandatangani Vanath kepada penyidik. Dalam waktu dekat penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak.

Sebagaimana diketahui, penyidik menggeber penyelidikan kasus ini setelah korban melayangkan surat “protes” ke Ditreskrimum. Bertahun-tahun kasus ini “tenggelam” diproses penyelidikan.

Dia meminta polisi mengusut tuntas kasus hutang oleh bekas rekannya itu. Dua kali korban melayangkan surat somasi, tapi Abdullah Vanath tak menghiraukan.

Syarifudin bahkan telah datang menemui Vanath dan istrinya di kediaman mereka di kawasan Lorong Putri, Desa Batumerah, untuk meminta pertanggung jawaban membayar hutangnya.

Tetap saja, Vanath menolak membayar hutang korban. Bahkan Vanath mengklaim tak mengenal dan tak pernah meminjam duit korban.

Sejak tahun 2005–2007, korban yang saat itu berprofesi sebagai kontraktor membantu meminjamkan uangnya kepada Vanath dengan total senilai Rp 1.230.000.000. Uang dipinjamkan sebelum Vanath sebagai Bupati SBT.

Dia berani meminjamkan uangnya kepada Abdullah Vanath lantaran dijanjikan akan diberikan sejumlah proyek oleh Abdullah Vanath jika terpilih sebagai Bupati SBT. Namun janji manis Vanath tak dibuktikan setelah terpilih sebagai bupati. Uang korban pun melayang. Hutang tak dibayar, duit pinjaman Syarifudin juga tak dikembalikan Vanath. (KT)

Sumber: Kabar Timur