MALUKUnews, Ambon: Satreskrim Polres Seram Bagian Timur membidik dugaan korupsi dana desa tahun 2017. Sejumlah pihak telah dipe­riksa, Senin (30/4).

Dugaan korupsi yang diusut khu­susnya biaya untuk pembuatan profil desa. Sebanyak 138 desa, dari total 198 desa di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu, diwajibkan membuat profil desa.

Informasi yang diperoleh, untuk pembuatan profil setiap desa dialokasikan anggaran Rp. 36.237.500 dari dana desa. Anggaran DD yang diperoleh setiap desa bervariasi dari Rp 500 juta sampai Rp 600 juta.

Namun anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan profil desa itu, dinilai terlalu besar, bahkan ada desa yang sekali tidak membuat profil. Padahal anggaran dicairkan.

Kasat Reskrim Polres SBT Ipda Labeli yang dikonfirmasi Siwalima, Selasa (1/5) mengatakan, sebanyak lima orang diperiksa sejak pekan lalu, hingga Senin (30/4).

“Informasi dari beberapa kelompok masyarakat bahwa, harga profil desa terlalu tinggi. Ada informasi juga anggaran sudah ada, tetapi belum ada profil padahal anggaran tahun 2017 sudah selesai. Kami sementara menyelidiki, kemudian menginfentarisir terdapat 138 desa yang mengajukan RAB,” jelasnya.

Lima orang yang telah diperiksa itu adalah Plh Dinas Pemdes Kabupaten SBT Chelsy Parera, caretaker Negeri Administrasi Tansi Ambon Syarifudin Siwa Siwan, caretaker Negeri Administrasi Kampung Gorom Ismail Rumodar, Raja Negeri Waru Hi. AS Kibaran dan caretaker Negeri Administrasi Namaandan, Muh. Nasir Rumalean.

Selain itu, kata Labeli, ada beberapa desa yang sudah pernah datang. Namun saat itu belum dilakukan pemeriksaan, karena mereka belum membawa dokumen.

“Jika desa yang datang belum menyiapkan atau membawa dokumen maka, kami agendakan kembali lagi sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga bisa ditemukan fakta. Ini kan baru mulai kita baru telusuri dulu,” ungkapnya.

Labeli menambahkan, pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap pemerintah desa di dua kecamatan yakni Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate.

“Kami sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap 24 desa yang ada di Kecamatan Wakate dan Kecamatan Pulau Gorom,” ujar Labeli.

“Setiap minggu kita akan melakukan pemeriksaan sampai mencukupi 138 desa, setelah mencukupi 138 desa, kemudian akan menentukan arah penyelidikannya seperti apa,” ujarnya. (Sumber: Siwalima)