MALUKUnews, Ambon: Langkah Kejati Maluku untuk menghentikan proses hukum kasus korupsi dan TPPU eks Bupati SBT, Abdullah Vanath mulai memicu kritikan. Pengamat Hukum Pidana Unpatti, John Pasalbessy menyesalkan langkah Korps Adhyaksa.

Ia menilai, penghentian kasus Vanath disaat berkas perkaranya sudah P21 dan dilakukan tahap II adalah preseden buruk bagi penegakan hukum.

“Ini menjadi preseden buruk. Perkara ini ditingkat penyidikan saja sudah berapa lama, berapa saksi sudah diperiksa, lalu tiba-tiba di penuntut umum membias. Ini preseden juga bagi kita semua, baik pemerhati, pengacara dan kita semua, apalagi ini kasus korupsi dengan nilai kerugian yang cukup besar,” tandas Pasalbessy kepada Siwalima, Senin (16/1).

Pasalbessy menjelaskan, pasal 77 KUHAP menyebutkan, pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Selanjutnya pasal 80 KUHAP menegaskan, permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan.

“Penghentian penuntutan itu ada tiga alasan, yaitu tidak cukup bukti, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata bukan tindak pidana, penuntutan perlu dihentikan demi hukum. Tetapi persoalannya berkas Vanath sudah P21 dan dilanjutkan dengan tahap II, tiba-tiba jaksa kemudian menghentikan penuntutan. Dari segi prosedural sebagai pengamat saya katakan koordinasi fungsional tidak jalan,” ujar Pasalbessy.

Menurut Pasalbessy, ketika perkara ini masih dalam tahap I ataupun sebelum tahap II jaksa harus menyatakan sikap bahwa kasus Vanath tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan. Bukan berkas sudah lengkap dan diserahkan oleh penyidik Ditreskrimsus, baru mau dihentikan.

“Kenapa pada waktu tahap I tidak nyatakan. Kenapa sudah oke baru disampaikan dan akan dihentikan. Dari sisi politisnya ini publik sudah tahu. Keuntungan yang diambil oleh tersanka melalui deposito pribadinya, itu orang sudah tahu jelas. Lalu tiba-tiba jaksa menyatakan itu bukan tindak pidana dan tidak cukup bukti. Kalau seperti itu maka pada tahap I dan II dihentikan atau diarahkan ke penyidik seperti itu,” tandas Pasalbessy.

Pasalbessy mengatakan, baru pertama terjadi di Maluku jaksa hendak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk menghentikan kasus Vanath.

Menurut Pasalbessy, Kejati Maluku harusnya membiarkan kasus ini bergulir di pengadilan. Jika pengadilan memutuskan Vanath bebas, tidak menjadi persoalan karena telah melalui tahapan dan proses hukum, bukan terjadi seperti saat ini.

“Kalau dari sisi fungional penyidik dengan jaksa tidak jalan bagus, orang bertanya kasus ini dibuat gimana sampai bisa lolos dan harus diakhiri di tingkat penuntutan. Lain hal kalau sudah ditahap pengadilan, lalu putusan pengadilan tidak bersalah itu masuk akal, karena sudah ada rangkaian tahapan itu. Kasus ini kan kasus korupsi. Kepentingan publik harus dijaga, penegakan hukum harus bebas dan tidak boleh campur siapapun,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath kemungkinan tak akan sampai di pengadilan. Diduga ada permainan di Kejati Maluku untuk meloloskannya dari jeratan hukum.

Setelah tahap II oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Kamis (15/12) lalu, tak ada langkah JPU untuk melimpahkan berkas Vanath ke pengadilan.

Beredar informasi kalau, Kepala Kejati Maluku, Jan S Maringka telah meminta petunjuk Jaksa Agung untuk menghentikan kasus Vanath dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Penghentian ini akan dilakukan lantaran tidak cukup bukti untuk perkara ini dilanjutkan ke persidangan,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Sabtu (14/1).

Kejati Maluku akan menggunakan kewenangannya yang diatur dalam pasal 140 ayat (2), yang menyebutkan, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Ironis, berkas Vanath yang telah dinyatakan P21 dan sudah diserahkan oleh penyidik Ditreskrimsus, kini mau dihentikan. Ada apa dengan Kejati Maluku?.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Menurutnya, penjelasan kasus ini akan disampaikan langsung oleh Kajati Maluku Jan S Maringka. “Saya belum bisa mengomentarinya,” ujarnya singkat.

Kasi Penuntutan, Rolly Manampiring dan Kasi Penyidikan, Ledrik Takaendengan saat dikonfirmasi juga menolak untuk memberikan keterangan.

Saat diserahkan penyidik Ditreskrimsus, Abdullah Vanath diperlakukan istimewa. Tersangka korupsi dan TPPU senilai Rp 600 juta ini tak ditahan oleh JPU Kejati Maluku.

Pihak Kejati Maluku membantah kalau ada kongkalikong untuk tidak menahan Vanath. Alasan JPU tidak menahan Vanath di Rutankarena ia telah mengembalikan kerugian negara. “Jadi alasan tidak ditahan juga karena tersangka sudah kembalikan uang dan ketika ditahap penyidikan juga kan tidak dilakukan penahanan. Tidak ada kongkalikong. Kini berkasnya ditangan JPU untuk disiapkan limpah ke pengadilan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada wartawan, Selasa (20/12). (Siwalima)