MALUKUnews, Bula: Bahrum Wadjo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fraksi Partai demokrat menyoroti soal proses seleksi guru kontrak Kabupaten SBT yang dimulai pada Bulan Maret 2018 yang lalu hingga saat ini belum diumumkan dan mengkritisi soal pemerataaan guru di setiap kecamaatan yang ada di daerah itu serta memfokuskan pada kelulusan bagi anak asli Kabupaten SBT.

“Saya bicara dalam dua kapasitas yang berbeda tetapi tetap sebagai kekuatan parlementer bahwa saya bicara selaku sekretaris Fraksi Partai Demokrat, sebagai anggota komisi C yang memang membidangi bidang pendidikan dalam konteks rekrutmen pengangkatan guru non PNS atau non ASN atau peristilahan lain yang biasa disebut dengan guru kontrak saya mengingatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten SBT, saya ingatkan kepada Bupati agar supaya mempertimbangkan benar kaidah-kaidah keadilan didalam rekrutmen ini,” kata Wadjo kepada media ini di Bula, Senin (10/09/2018).

Dikatakan Sekertaris Fraksi Partai Demokrat itu, Bahwa jangan kemudian pengumumanya nanti didominasi oleh satu atau dua kecamatan yang tertentu bahwa Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan masing-masing anak daerah itu jauh lebih betah tinggal di daerahnya sendiri kemudian dia memiliki kecukupan waktu dalam memberikan pengabdian terhadap negerinya sendiri.

“Saya tidak mencoba untuk berpandangan preamodialisme dan sektarian tetapi dalam konteks ini memang, saya menegaskan dan meminta sekaligus menyampaikan protes keras jika rekrutmen ini tidak berimbang,” pungkas Wadjo.

Menurutnya, Jika terjadi aspek ketidak adilan dalam hasil rekrutmen tes guru kontrak tersebut maka melahirkan kecemburuan sosial dan bisa melahirkan stabilitas keamanan dan stabilitas perjalanan pemerintahan di Kabupaten SBT. Pertama harus mengutamakan anak-anak Kabupaten SBT yang kedua mempertimbangkan dan menjadi keharusan mutlak untuk Pemerintah Daerah terutama Dinas Pendidikan untuk berlaku adil dan proporsonal bahwa jangan sampai ada kecamatan-kecamatan tertentu saja yang mendominasi kelulusan tes guru kontrak itu lalu kecamatan-kecamatan yang lain menjadi anak tiri bahkan menjadi warga kelas nol di Kabupaten ini.

Dikatakan Wadjo, Untuk peserta yang tes guru kontrak dari Kabupaten/kota lain baik di Provinsi Maluku maupun luar Provinsi Maluku kecuali formasi yang di butuhkan memang tidak ada anak Kabupaten SBT disilakan . Tetapi formasi itu sepanjang masih ada anak Kabupaten SBT maka mereka yang harus di utamakan guna mengisi kekosongan pendidikan di wilayahnya sendiri. “Kabupaten ini kita perjuangkan bagaimana agar supaya orang SBT itu bisa sejahtera, saya memahami sungguh bahwa otonomi daerah bukan otonomi putra daerah, tetapi memang harus mengutamakan anak SBT yang menjadi tujuan utama untuk mengatasi pengangguran di negeri yang bertajuk Ita wotu Nusa ini, terangnya.

“Kalau saya bicara begini nanti mereka mengatakan bahwa saya berpandangan sektarian dan primordial, saya tanyakan lagi apakah ada anak SBT menjadi camat di Makassar..? Apakah anak SBT itu jadi camat di jawa timur kan tidak kira-kira itu merupakan contoh konkrit yang kita ketahui saat ini. Jadi bagi saya adalah bagaimana agar pengangkatan tersebut memposisikan putra daerah Kabupaten SBT jauh lebih strategis. Pertimbangan berikutnya kenapa harus mereka ini untuk kita mengurai tingkat pengangguran yang sedemikian tinggi,” ungkapnya.

Ditambahkanya, Kebijakan daerah di dalam rekrutmen pengangkatan guru kontrak ini adalah bagian untuk mengurai, apalagi sudah terlalu lama untuk diumumkan hasil tersebut. Hal ini akan merugi penyerapan anggaran daerah. “Masa penetapan APBD kita di akhir Desember, seharusnya Januari itu mereka sudah di angkat, sekarang mereka belum di angkat sampai detik ini tetapi mereka tetap mengajar, saya ingatkan kembali kepada Dinas Pendidikan sampai detik ini mereka yang belum diangkat tetap mengajar walaupun tidak di gaji coba lakukan surver setiap guru-guru yang kemarin diangkat sampai saat ini masih mengajar walaupun tidak di gaji mereka juga belum tau apakah mereka lulus atau tidak,” ungkapnya.

Wadjo meminta untuk sesegera mungkin dan secepatnya diumumkan hasil tersebut dikarenakan semakin lambat pengumuman hasil guru kontrk Kabupaten SBT maka aspek keadilan akan terlihat nantinya.“Ada apa ini sebenarnya sampai sedemikian lama ini sangat di sayangkan kerena merugikan sekolah-sekolah yang membutuhkan guru yang dimaksudkan, dikarenakan pada saat ini kita sangat kekurangan guru, lalu tidak diangkat bagaiman proses belajar mengajar dibawah inikan merugikan daerah, merugikan siswa dan membodohkan jika hal ini semakin lama hal ini akan membodohkan anak daerah,” tutup Wadjo. (Red)