MALUKUnews, Ambon: Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, mengakui meneken proposal usulan dana perimbangan APBN-P 2018. Namun ia berkilah, tidak mengetahui siapa yang melobi pihak kementerian.

Mukti diduga berperan aktif melobi petinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR serta anggota Komi­si XI DPR agar proyekproyek besar masuk ke kabupaten yang dipimpinnya. untuk meloloskannya.

Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas seperti diberitakan sebelumnya, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa terkait suap usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun 2018.

Mukti mengatakan, ia akan menelusuri organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang membawa proposal pengusulan dana perimbangan APBN-P 2018 tersebut.

“Jadi saya sampai sekarang belum mengetahui siapa yang melobi pihak kementerian. Memang saya akui selaku bupati saya yang menandatangani proposal usulan dana perimbangan APBN-P 2018 itu,” jelas Mukti.

Ironis, selaku kepala daerah yang meneken proposal usulan, namun Mukti tidak tahu OPD mana yang membawa proposal itu kepada kementerian. “Saya secepatnya akan menggelar rapat dengan dinas-dinas untuk membahas persoalan ini,” katanya.

Mukti mengaku, siap jika dipanggil KPK untuk diminta keterangan. “Saya selalu siap selaku war­ga negara yang baik. Kapanpun pa­nggilan KPK untuk diminta ketera­ngan, saya siap,” ujarnya. (MN/S5)