MALUKUnews, Ambon: Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa terkait suap usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun 2018.

Mukti tidak sendiri, tapi terdapat sejumlah kepala daerah yang lain juga ikut di­panggil lembaga antira­suah itu.

Mukti diduga berperan aktif melobi petinggi di ling­kungan Kementerian Keua­ngan dan Kementerian PU­PR serta anggota Komi­si XI DPR agar proyek-pro­yek besar masuk ke kabu­paten yang dipimpinnya.

Dalam melakukan lobi itu, Mukti didampingi Kadis PU Kabupaten SBT, Umar Bilahmar.

Umar ikut andil, lantaran kebanyakan proyek-proyek infrastruktur berasal dari kementerian yang membidangi pe­kerjaan umum.

Namun Umar yang dihubungi Siwalima, tadi malam tidak berhasil, lantaran telepon selulernya tidak aktif.

Sementara Mukti tidak menjawab telepon, saat beberapa kali dihubu­ngi. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Seperti yang dirilis cnnindonesia. com, kompas.com dan detiknews. com, Selasa (14/8) tidak hanya Mukti yang dipanggil KPK, melainkan bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia, diantaranya Walikota Tasikmalaya.

Untuk Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, penyidik KPK sudah meminta keterangannya Selasa (14/8). Sementara Mukti dijadwalkan setelah pemeriksaan Budiman.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dihubungi untuk mengkon­firmasikan waktu pemeriksaan Muk­ti, namun tidak berhasil. (Siwalima)