MALUKUnews, Ambon: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) resah. Keresahan ini terjadi akibat gaji mereka tidak dibayar sesuai seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBT, Junedi Mahad pada bulan Maret 2018 lalu.

" Bukan beta sandiri. Katong samua PPK se- SBT punya keluhan yang sama," ujar salah satu anggota PPK di SBT yang minta namanya dirahasikkan saat dihubungi via ponselnya,, Jumat (14/09).

Anggota PPK ini menjelaskan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang di terbitkan KPU SBT itu, sudah selayaknya semua anggota PPK mendapatkan gaji dari bulan Maret. Namun, nyatanya harapan itu tidak sesuai. "Katong di SK-kan dari bulan Maret sampe bulan Desember 2018. Tetapi, sampai saat ini katong baru terima gaji bulan Juni saja. Sedangkan gaji Maret dan April hilang entah kemana," ucapnya.

Lanjut anggota PPK itu, setelah ia mengecek teman-temannya PPK di daerah lain, seperti Buru, Bursel dan SBB, ternyata mereka menerima gaji sesuai yang tercantum dalam SK mereka sejak bulan Maret itu.

Anggota PPK itu mengatakan, sesuai informasi dari salah sorang Devisi Hukum KPU Kabupaten SBT, sekaligus penanggung jawab anggaran di KPU SBT, Kisman Kelian, mengatakan, semua anggaran telah dikembalikan ke kas negara, karena tidak ada penanggung jawab keuangan di KPU. ( Soyan)