MALUKUnews, Ambon: Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku berinisial JNM diduga melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli) dengan meminta sejumlah uang dari pihak rekanan.

Semenjak ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pokja ULP Kanwil Kemenag Provinsi Maluku 2017, JNM yang juga pegawai teknis di dinas pekerjaan umum provinsi Maluku ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan menjanjikan sejumlah paket proyek kepada pihak rekanan calon penyedia tanpa melalui mekanisme pengadaan dan musyawarah panitia.

Salah satu rekanan yang minta namanya dirahasiakan kepada Malukunews.co, Minggu (17/09) kemarin, mengaku telah dirugikan oleh ulah pelaku. Sudah beberapa kali ia menyetor sejumlah uang sesuai permintaan pelaku dengan harapan akan mendapatkan paket yang sudah dijanjikan, namun hingga proses pelelangan berakhir paket yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. “ Jadi, kami diminta untuk menyetor sejumlah uang, katanya uang itu sebagai tanda jadi,“ pungkasnya.

Ia menjelaskan, pelaku dalam menjalankan aksinya dimulai dengan terlebih dahulu menghimpun rekanan calon penyedia kemudian menawarkan paket pengerjaan. Nilai paket proyek bervariasi nominalnya tergantung penawaran dan permintaan yang disediakan. Pelaku menjanjikan akan memberikan paket proyek bila pihak rekanan terlebih dulu menyetor sejumlah uang yang dimintanya. Bagi para rekanan, dengan kapasitasnya sebagai ketua panitia Pokja tentu cukup meyakinkan tanpa ada alasan untuk menolak tawarannya.

Lanjutnya, pelaku dalam menjalankan modusnya terlebih dulu menunjukan nominal paket yang dijanjikan, jika nominalnya besar maka setoran awalnya juga besar, dan itu tidak dilakukan sekali dengan pihak rekanan yang sama melainkan penawaran itu juga dilakukan dengan pihak rekanan yang berbeda, tergantung pihak rekanan siapa yang menyanggupi, itupun kalau terealisasi.
“ Saya sudah tiga kali menyetor uang sesuai permintaanya, katanya uang itu dipakai untuk memuluskan proyek yang dijanjikan, namun hingga usai proses pelelangan paket yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. “ cetusnya.

Ia pun meminta pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas pekerjaan umum provinsi Maluku agar menindak tegas anak buahnya yang melakukan praktek pungli dan penyalahgunaan wewenang yang dirasa cukup merugikan pihak rekanan.

Sementara itu, JNM yang beberapa kali dihubungi Redaksi Malukunews.co melalui ponselnya untuk dimintai konfirmasinya, namun dua nomor ponsel itu tak aktif. (Bil).