MALUKUnews, Ambon: Kewenangan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan dari Bank Indonesia (BI) dialihkan secara resmi sejak 31 Desember 2017 dan telah dilaksanakan oleh OJK mulai tanggal 1 Januari 2018. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto dalam konfrensi pers di kantornya, Selasa (09/01).

Dikatakan, pengalihan ini dilakukan sesuai undang undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ia menjelaskan, pengelolaan informasi perkreditan oleh BI sejak tahun 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi akurat dan mendorong akses pendanaan yang inklusif, murah dan mudah.

"Sistem informasi kredit kepada OJK ini timengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh Bl dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian," jelasnya.

Lanjutnya, dengan dilakukannya pengalihan tersebut, tentu seluruh masyarakat sudah harus berurusan langsung dengan OJK dengan mengunjungi kantor OJK Maluku yang juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya,dengan waktu pelayanan pukul 09.00 hingga 15.00.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi berharap, Pelayanan yang akan diberikan oleh OJK akan lebih baik lagi kedepannya, karena BI tidak memiliki kewenangan lagi.

Lanjut pramasudi, dalam pelayanan yang dilakukan oleh BI sendiri selama tahun 2017 telah melayani sebanyak 71 kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan layanan Sistem Informasi Debitur (SID). (EL)