MALUKUnews, Ambon: Menyebut dirinya sebagai fasilitator dan stabilisator, Gubernur Maluku terpilih, Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail yang rencananya akan dilantik Maret 2019 mendatang mulai umbar kebijakannya. Dihadapan para undangan yang hadir memberi selamat HUT-nya ke-57, Mantan Dankor Brimob itu menyampaikan sederet kebijakan strategis yang dinilainya bisa membawa Maluku keluar dari kemelut kemiskinan.

Untuk menjalankan program kerjanya terlebih dahulu menciptakan suasana harmonis paska Pilgub Maluku Juni 2018 lalu. Bersama seluruh Bupati dan Walikota se- Maluku akan diundang untuk hadir dalam usai digelar pelantikannya pada bulan Maret 2019 mendatang.

“ Saya sebagai gubernur hadir sebagai fasilitator dan stabilisator, kepada semua Bupati dan Walikota di Maluku saya undang untuk membicarakan giat membangun Maluku ke depan, “ demikian Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail dalam sambutan HUT- nya yang ke- 57 di gedung Islamic Centre, Kota Ambon, Selasa (11/09), malam.

Kepada para bupati, Murad mengajak ayo menanam anakan cengkeh sebagai agenda program 100 hari kerjanya. Rencananya anakan cengkeh sebanyak 5 juta itu akan didatangkan langsung dari kementerian pertanian. Diceritakan, anakan cengkeh ini cukup produktif, karena hanya dalam kurung waktu tiga tahun hasilnya sudah bisa dipanen. “ Ini menjadi program 100 hari kerja saya setelah dilantik nanti, “ ucapnya.

Sejumlah kebijakan yang menjadi program kerja seperti membangun konektifitas jaringan hingga ke daerah-daerah pelosok di Maluku. Membangun ribuan sumur untuk menampung kebutuhan sumber air minum bagi warga. Pembukaan pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia Timur yang direncanakan akan dibangun di daerah Tulehu, Malukun Tengah, hingga membangun pelabuhan representatif di tiap daerah kabupaten dan kota di Maluku.

Tak lupa juga, mantan Kapolda Maluku ini menyampaikan keprihatinannya atas kondisi gunung botak di Kabupaten Buru. Untuk itu dalam kebijakannya nanti, ia akan memerintahkan supaya aktifitas penambangan di daerah itu ditutup karena kondisinya dinilai mengancam kehidupan masyarakat di daerah itu.

Beberapa kebijakannya yang disampaikan itu, ia mengaku sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai kementerian terkait, dan pihak berwenang tinggal menunggu waktunya semua akan terimplementasi. (MN-02)