MALUKUnews, Ambon: Geografis Maluku yang me­miliki luas perairan mencapai 92,4 persen dibandingkan wilayah daratan yang hanya berkisar 705.645 KM2, pe­­me­rin­tah daerah dituntut meningkatkan pem­ba­ngu­nan infrastruktur perhubungan laut, ter­masuk dermaga sandar pada beberapa ka­bupaten/kota yang hingga kini masih memprihatinkan.

Tercatat, dari 83 pelabuhan dan 20 tempat penyeberangan yang tersebar di sebelas kabupaten/kota di Maluku, 38 di antaranya belum memiliki dermaga san­dar. Akibatnya, kapal yang hendak menu­runkan penumpang dan muatannya harus ber­labuh di tengah laut hingga berjam-jam lamanya.

Kondisi ini tentu sangat mem­pri­hatinkan dan berbahaya, apalagi kalau berbenturan dengan cuaca ter­bilang ektrim. Sehingga itu, pe­me­rintah diharuskan untuk meng­inisiasi berbagai alternatif terkait infrastruktur perhubungan laut ini.

Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frans Johanis Papilaya mengatakan, melalui APBN tahun 2018, Pemeritah Pusat akan me­ngu­­curkan dana sebesar Rp 1,1 tri­liun. Anggaran dipergunakan un­tuk pembangunan sarana pra­saran perhubungan laut di Maluku.

“Meski begitu, besaran dana ter­sebut tidak dikelolah langsung oleh Dishub Maluku. Tetapi oleh Peme­rintah Pusat melalui Unit Pelaksana Tek­nik (UPT) yang ditunjuk lang­sung. Semoga kita bisa sama-sama mengawalnya,” ujar mantan kepala Diperindag Maluku ini, pekan kemarin.

Pemerintah Daerah Maluku juga akan mengucurkan APBD 2018 sebesar Rp 37 miliar lebih. Da­na ini akan digunakan untuk men­jawab berbagai tantangan geo­grafis Maluku, yang didominasi oleh kepulauan. “Tidak hanya laut, tapi da­na ini juga digunakan un­tuk pem­bangunan infrastruktur per­hubungan darat dan udara,” tutup Papilaya. (Sumber: Kabar Timur)