MALUKUnews, Ambon: Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty menuturkan, desa tertinggal yang tersebar di Maluku masih pada capaian yang cukup tinggi. Dari data yang diterima komisi saat menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, ternyata angka desa tertinggal ada pada capaian 48 persen.

“48 persen ini adalah angka yang cukup tinggi. Dari angka ini, ada 40 desa yang masih sangat tertinggal. Pelayanan publik yang dirasakan warga di desa-desa ini masih minim,”kata Uluputty kepada wartawan usai menggelar rapat kerja dengan mitra terkait di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (18/9).

Dia mengatakan, banyaknya desa tertinggal di Maluku disebabkan karena masih minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Mestinya, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih yang ditujukan kepada dinas terkait sehingga koordinasi lintas masing-masing kabupaten/kota bisa berjalan baik.

“Ya kan harus ada alokasi anggaran itu sehingga koordinasi lintas masing-masing kabupaten/kota mengenai masalah ini bisa berjalan baik. Kalau hanya mengharapkan dana seadanya, maka memang agak sedikit sulit,”ujarnya.

Alokasi anggaran yang dikuncurkan pemerintah bertujuan agar tim bisa langsung mengkroscek dilapangan, sebenarnya apa pemasalahan yang paling substansi atau mendasar sehingga desa-desa yang ada itu disebut sebagai desa tertinggal.

“Jika alokasi anggaran itu ada maka saya rasa persoalan ini secara perlahan bisa diselesaikan secepatnya. Sebab, dinas yang membidangi sudah tentunya mengetahui apa yang diinginkan masyarakat desa yang ada di desa tertinggal itu,”tandasnya.

Politis asal PKS itu menyatakan, jika pemerintah hanya memberi perhatian kepada desa-desa yang mudah dijangkau, maka tentunya ada ketimpangan atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di desa tertinggal.

“Desa yang dikatakan desa tertinggal ini sebagian besar berada pada wilayah-wilayah terluar Maluku atau wilayah perbatasan. Nah, mestinya desa ini harus diberi perhatian sehingga warga didesa itu juga merasakan uluran tangan pemerintah. Jika tidak, maka mereka akan beranggapan ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap mereka,”pungkasnya.

Untuk itu, dia berharap persoalan ini bisa disikapi Pemerintah Maluku dengan cara memberikan alokasi anggaran terhadap OPD terkait. Bagi dia, jika kondisi ini tetap berlarut, maka capaian ini lebih hari akan meninggkat. (Mg3)

Sumber: Koran Kabar Timur