MALUKUnews, Piru: Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Cabang Maluku yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, M. Saleh Thio kepada Malukunews.co, Senin (20/11) di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengatakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Maluku tidak pernah diam terhadap persoalan guru yang sering terjadi. Pasalnya PGRI merupakan wadah bagi guru untuk menyampaikan seluruh keluhan. "Kami tidak diam, meskipun selama ini, kami belum banyak melakukan sesuatu yang luar biasa bagi para guru dan tenaga kependidikan, karena terkendala dengan kebijakan dan kewenangan," ungkap Thio.

Lanjutnya, untuk menyelesaikan hal tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat melihat kesejahteraan guru.

"Salah satu persoalan guru yang dihadapi dan sementara dalam perjuangan PGRI Maluku adalah masih banyaknya tenaga honorer yang sampai saat ini belum juga diselesaikan. Disisi lain pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Thio.

"Mestinya dipahami,kuota ASN bukanlah merupakan kewenangan daerah, tetapi kewenangan pusat, karena itu PGRI tetap berusaha agar masalah guru di Maluku ini dapat terselesaikan dengan baik, dan guru tidak merasa diabaikan. Sehingga upaya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat benar benar dilaksanakan," tutupnya. (EL)