MALUKUnews, Ambon: Perseteruan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae dengan Wakil Ketua DPRD Maluku, Ricard Rahakbauw, dengan saling melapor satu sama lain ke polisi dinilai telah mencoreng dan merusak wibawa lembaga DPRD itu sendiri. Mestinya perseteruan kedua petinggi DPRD Maluku itu diselesaikan di lembaga yang terhormat itu sendiri saja. “ Lembaga terhormat itu khan punya perangkat mulai dari komisi, Badan Legeslasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK) dan lainnya, yang masing-masingnya sudah diatur fungsinya,” tegas Saleh Wattiheluw, Mantan Anggota DPRD Maluku, dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Rabu (23/05).

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Huwae telah melaporkan Rahakbauw di Polda Maluku terkait dugaan pencemaarn nama baik dan dugaan korupsi Rp. 32, 5 M, dugaan korupsi sejumlah ranperda yang tidak melalui mekanisme, dimana dana diambil Rahakbauw tahun 2014 untuk 7 Ranperda dengan nilai Rp.900 juta, tahun 2015 ada 8 Ranperda Rp. 900 juta, serta dugaan korupsi bantuan rumah ibadah.

Sebaliknya, Rahakbauw juga melaporkan balik Huwae ke Polda Maluku, kemarin, atas dugaan telah mengganggu proses ibadah dan pencemaran nama baik. Saling melapor antar kedua pimpinan DPRD Maluku ini telah menyedot perhatian publik Maluku dalam beberapa hari terakhir ini.

Kembali ke pernyataan Wattiheluw, selaku seorang pemerhati pembangunan daerah juga, Wattiheluw menyesal atas pola dan tingkah laku kedua pimpinan dewan itu. Mestinya persolan perseturan pimpinan dewan Huwae-Rahakbauw ini bisa diselesaikan lewat Badan Kehormatan (BK) saja. Pertanyaannya, dimana peran lembagai ini. Demikian juga dengan sejumlah proses Ranperda yang diduga tidak melalui mekanisme. Jika itu betul, maka sungguh prihatin lembaga DPRD Maluku yang telah menipu dirinya sendiri. Dimana peran komisi dan Badan Legeslasi (Baleg). Artinya ini telah terjadi penipuan terhadap rakyat. Padahal kita tahu, anggota lembaga adalah orang terpercaya, cerdas, dipercayakan untuk mengawal proses pembangunan sesuai dengan fungsi lembaga DPRD, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi. “ Tiga fungsi ini yang harus melakat pada setiap anggota DPRD, selain tugas tambahan yang ada pada alat kelengkapan,” ujar Wattiheluw.

Lanjutnya, jika dugaan Huwae kepada Rahakbauw itu bisa dibuktikan, dan jika itu benar, maka ada konsfirasi besar dalam kasus-kasus tersebut. “ Atau dengan kata lain, telah terjadi dugaan korupsi berjamah dilembaga ini,” ujar Wattileluw.

Wattiheluw juga mengatakan, unsur pimpinan dewan dalam bertidak mencerminkan kolektif kolegial. Maka kita mengenal ada keputusan pimpinan dewan ( rapat pimpinan ) dan keputusan DPRD ( paripurna ). Jadi terasa aneh, kalau ada masalah pada tingkat pimpinan tapi anggota lainnya tidak tahu. Sebagai pemerhati kami minta kepada saudara Huwae harus dapat buktikan tuduhan-tuduhan kepada Rahakbauw, dan sebaliknya Rahakbauw harus siap untuk menjelaskan/mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut. “ Rakyat sedang menunggu jawaban atas perseturan kalian berdua selaku pimpinan dewan yang sudah masuk ke rana hokum, dan sudah menjadi konsumsi publik itu,” tulis Wattiheluw dengan tegasnya dalam rilisnya itu. (Qin)