MALUKUnews, Ambon: Kewenangan mutasi pejabat Pemprov Ma­luku ada di tangan gu­bernur. Kendati be­gitu, gubernur Said Assa­gaff diingat­kan un­tuk tidak melaku­kan mutasi ka­rena disulut dendam.

Mutasi yang akan dila­kukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber­laku.

“Kewenangan memu­tasikan pega­wai di lingkup pemda Provinsi Maluku tentu men­jadi ranah atau kewenangan dari gu­ber­nur. Yang perlu di­ingat­kan adalah kepada siapa mutasi dilakukan dan harus berdasarkan pada peratu­ran perundangan yang berlaku,” tandas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (10/7).

Kata Wattimury, hal ini penting agar tidak menimbulkan penilaian atau salah tafsir atas kebijakan ter­sebut, dan jangan juga karena den­dam politik, sehingga Kepala SKPD yang tidak kerja untuk SANTUN kena imbas mutasi.

“Kita sadar situasi dan kondisi Maluku yang baru selesai pilkada tentu melahirkan pemikiran yang macam-macam. Hal ini juga tentu berlaku bagi ASN dilingkungan Pemda Maluku, karena itu langkah pemprov memutasikan ASN harus dilandasi oleh aturan yang berlaku,” ujar Wattimury.

Hal senada ditegaskan Wakil Ke­tua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans. Mutasi wajar-wajar saja, tetapi harus sesuai de­ngan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

“Mutasi itu wajar dan kewena­ngannya ada pada gubernur, tetapi harus diingat dilakukan sesuai de­ngan ketentuan dan perundangan yang berlaku bukan karena atas suka dan tidak suka, apalagi mutasi itu karena dendam politik,” tandas Frans, kepadaSiwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (10/7).

Menurutnya, penempatan peja­bat harus sesuai dengan kompe­tensi yang dimiliki sehingga men­dukung kinerja Pemprov Maluku untuk lebih baik kedepan.

“Kan di tahun ini ada sekitar 9 kepala OPD yang akan pensiun sehingga untuk mutasi sehingga diharapkan penempatam pejabat itu harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga mendukung kinerja Pem­prov Maluku untuk lebih baik kedepan,” kata Ketua Komisi A ini.

Mutasi

Gubernur Maluku, Said Assagaff mulai masuk kantor pada Senin (9/7), pasca kalah dalam Pilkada Maluku.

SA, panggilan Said Assagaff tak ber­kantor sejak Kamis (28/6), se­telah beberapa jam usai pencoblosan Rabu (27/6), LSI mengumumkan hasil hitu­ngan cepat yang meme­nangkan pasa­ngan Murad Ismail-Barnabas Orno.

SA yang mengenakan pakaian dinas harian masuk kantor sekitar pukul 10.00 WIT, dan melakukan per­temuan dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Ia juga melakukan pertemuan de­ngan pengusaha tebu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Dinas Kehutanan Maluku. Kemudian de­ngan Badan Pertanahan Nasional, dan PT Pelni Ambon. Ia pun me­nerima kedatangan sejumlah ang­gota DPRD. Tak hanya itu, SA juga bertemu dengan Wakil Bupati Buru Amos T Besan.

Sekda Hamin bin Thahir juga hadir dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah, namun sekitar pukul 11.00 WIT ia keluar untuk membuka acara di balai diklat.

Usai pertemuan itu, SA terlihat keluar dari ruang kerjanya sekitar pukul 15.00 WIT. Tak ada senyum di wajahnya. Saat dicegat wartawan, soal masalah Panca Karya, ia hanya mengatakan, masalah tersebut sudah diserahkan kepada wakil gubernur.

“Kalau masalah PD Panca Karya silakan langsung berhubungan de­ngan wakil gubernur, karena tang­gung jawab sudah saya serahkan ke beliau,” ujarnya singkat.

Usai memberikan berkomentar singkat itu, gubernur langsung ma­suk ke mobil dinasnya dan meni­nggalkan kantor gubernur. (siwalima)