MALUKUnews, Ambon: Kepala Kadis Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh mengaku, instruksi itu disampaikan oleh Sekda Hamin bin Thahir.

“Jadi setelah kita mendapat­kan surat pemutusan kerja­sama dari BPJS kesehatan, pemprov langsung melakukan rapat dan putusanya RSUD harus tetap layani pasien BPJS,” kata Meikyal Pontoh ketika dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (4/5).

Pontoh menyayangkan hal ini bisa terjadi pada rumah sakit milik daerah. Direktur RSUD dr. Haulussy, Justini Pawa sudah diinstruksikan tetap layani pasien BPJS. Biaya perawatan akan ditanggung oleh Pemprov Maluku.

“Direktur rumah sakit sudah dipanggil dan diinstruksikan harus tetap melayani sementara biaya pasien akan ditanggung pemerin­tah,” tegasnya.

Saat rapat, Direktur RSUD dr. Haulussy, Justini Pawa menjelaskan, penilaian akreditasi sudah disam­paikan, tapi penjadwalannya terlam­bat ditetapkan oleh Komite Akredi­tasi Rumah Sakit (KARS).

“Direktur RSUD menjelaskan ka­lau yang terlambat untuk melakukan akreditasi adalah KARS bukan mereka,” jelas Pontoh.

Sekda sudah dua kali melayang­kan surat peringatan kepada Direktur RSUD dr. Haulussy agar mengurusi perpanjangan akreditasi, yaitu pada Februari dan bulan Maret. Namun entah mengapa tidak dilaksanakan.

“Sekda sudah dua kali menyurati direktur agar segera mempercepat proses penilaian akreditasi, tapi tidak jelas apa masalahnya sampai belum dilaksanakan,” jelas Pontoh.

Direkur RSUD dr. Haulussy juga sudah berkoordinasi dengan pihak KARS, dan sudah diagendakan penilaian akreditasi akan dilakukan pada minggu ke-2 bulan Mei.

“Kita berharap pekan depan sudah dilakukan apreditasi oleh KARS agar bisa bekerjasama kem­bali dengan BPJS Kesehatan,” kata Pontoh. (S5)