MALUKUnews, Ambon: Upaya menurunkan angka kemiskinan di Maluku akan menjadi prioritas Murad Ismail dan Barnabas Orno dalam kepemimpinan lima tahun kedepan.

Olehnya itu, tim kerja pasangan yang dikenal dengan akronim BAILEO ini, melakukan pertemuan dengan Pemprov Maluku, Rabu (30/1) agar program-program un­tuk menurunkan angka kemiskinan di­tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024.

“Jadi kedatangan tim kerja gubernur terpilih untuk bertemu dengan Pemprov Maluku meminta pokok pikiran, salah satunya isu kemiskinan untuk dimasu­kan dalam RPJMD 5 tahun,” kata salah satu tim kerja Murad-Orno, Sam Latu­consina kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/1).

Berbagai sektor akan digerakan. Dengan demikian, kata Latu­consina, angka kemiskinan di Maluku akan turun secara otomatis.

“Bagaimana membuat ang­ka kemiskinan turun, kese­hatan itu baik, pendidikan itu baik, infrastruktur baik, inves­tasi harus baik, keamanan harus baik, pariwisata harus bangkit, semua ada disitu akan dilakukan agar angka kemiskinan di Maluku bisa turun,” ujarnya.

Maluku saat ini berada di urutan keempat provinsi ter­miskin. Selama kepemimpinan Said Assagaff dan Zeth Sahu­burua, angka kemiskinan ha­nya turun 1,7 persen. Se­dang­kan saat Karel Ralahalu turun hampir 10 persen. Nan­tinya kepemimpinan Murad Ismail, turun berapa persen, sudah dituangkan dalam RPJMD.

“Kan isu besar kita waktu itu adalah angka kemiskinan Maluku yang stagnan atau berjalan di tempat selama masa pemerintahan sebelum­nya, dan saat ini harus kita pastikan dalam RPJMD 2019-2024, angka kemiskinan harus turun berapa persen,” kata Latuconsina.

Sementara Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy mengatakan, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi pertimbangan utama dasar penyusunan RPJMD.

“Jadi pertemuan tadi itu dengan tim kerja dalam rangka untuk singkronisasi program gubernur terrpilih untuk pe­nyesuaian RPJMD dan itu wajib dilakukan oleh peme­rintah,” ujarnya.

Ditambahkan, banyak masukkan yang disampaikan mulai dari penurunan kemis­kinan, pengembangan pariwi­sata, perikanan dan masih ba­nyak lagi dan pemerintah daerah sudah menyiapkan draf untuk dikompilasi dengan draf RPJMD.

Data BPS

Sesuai data BPS Provinsi Ma­luku, jumlah penduduk mis­kin di Maluku pada September 2018 sebanyak 317,84 ribu atau 17,85 persen atau berkurang 2,2 ribu jiwa dan jika dibandingkan pada Maret 2018, sebanyak 320,08 ribu jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Maluku pada September 2018 sebanyak 317,84 ribu atau 17,85 persen. Angka ini menunjukan kemiskinan di Provinsi Maluku masih dalam urutan empat di Indonesia.

“Pada September 2018, kami mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 317,84 ribu atau berkurang 2,2 ribu jiwa, jika dibandingkan pada Maret 2018, sebanyak 320,08 ribu jiwa,” kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Duma­ngar Hutauruk kepada warta­wan Selasa (15/1). (S-39)

Sumber: Koran Siwalima