MALUKUnews, Ambon: Sikap berteriak-teriak di depan umum dengan maksud menyerang kehormatan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Proses hukum jalan terbaik untuk selesaikan masalah.

Perseteruan antara Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae dan Wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw (RR), terus berlanjut. Setelah Huwae melaporkan RR ke Polda Maluku, kini RR balik mempolisikan Huwae.

Sebelumnya Huwae mempolisikan politisi Golkar itu dua laporan, terkait pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana korupsi. Kemarin, RR bersama pengacaranya serta salah satu jemaat Gatik ikut melaporkan Huwae, ke Polda Maluku. Huwae dipolisikan karena diduga mengganggu proses ibadah dan pencemaran nama baik.

Menyikapi laporan RR, Ketua DPD PDIP Maluku itu justeru tidak panik. Huwae justeru mengapresiasi sikap RR melaporkan dirinya ke Polda Maluku. Menurut dia, proses penegakan hukum jalan terbaik menyelesaikan konflik dengan RR. “Terima kasih untuk bung RR yang sudah lapor ke Polisi, ‘’kata Huwae melalui laman facebooknya kemarin.

Menurut ketua DPD PDIP Maluku itu, sikap RR dan pengacaranya melaporkan dirinya ke pihak Kepolisian merupakan solusi terbaik menyelesaikan perseteruan dirinya dengan koleganya sesama pimpinan dewan. “Seperti ini yang benar karena kita kemudian mempercayai semua persoalan kepada proses penegakan hukum,’’ ingatnya.

Dia ingatkan, sikap RR dengan cara berteriak-teriak di depan umum dengan maksud menyerang kehormatan orang lain tidak menyelesaikan masalah. “Sekarang mari kita siapkan bukti masing-masing untuk membuktikan tuduhan yang di laporkan. Saya percaya penegak hukum dan penyidik Polda Maluku profesional menangani persoalan ini,’’sebutnya.

Sikap Huwae, langsung diapresiasi sejumlah pihak. Mereka menilai, pernyataan Huwae terhadap sikap RR yang mempolisikan dirinya diacungi jempol. “Ketua. Kalimat diatas sangat mencerdaskan. Majuu,’’kata mantan Walikota Ambon, Sam Latuconsina.

Salah satu politisi PDIP Maluku, Junaidi Marasabessy juga merespon pernyataan Huwae. ‘’Setuju ketua. Ini cara yang terpuji untuk nantinya proses hukum yang memutuskan. Katong bersama-sama Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huwae. Merdeka,’’tegasnya.

Stevano Atihuta juga ikut memuji sikap Huwae. Menurut dia, siap Huwae bagan dari pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. “Sikap seperti ini seharusnya mendapat respon positif dari rakyat pula,’’kata Stevano melalui laman facebooknya.

Menurut dia, perubahan-perubahan yang diharapkan berlagsung di lembaga perwakilan rakyat tidak ansih menjadi tangungjawab para legislator. “Semua komponen masyarakat harus berpartisipasi didalamnya pula. Dengan partisipasi yang demikian akan berdampak pada perbaikan hudip rakyat juga,’’harapnya.

Disebutkan, pembodohan terhadap rakyat sesungguhnya bersmber dari ketidakkrtisan rakyat terhadap berbagai bentuk kebijakan yang dilakoni para wakil rakyat. “Jangan mau dibodohi. Salut untuk bung EH (Edwin Huwae),’’tandasnya.

Kuasa hukum RR mengaku, ada dua kasus. “Jadi kami datang disini melaporkan pak Edwin dengan dua kasus yang berbeda. Pertama soal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan kedua soal melakukan kekacauan di tempat peribadatan,”kata kuasa hukum RR, Fachri Bahmid

Dia mengatakan laporan ini resmi dan korban (RR-red) bersama empat saksi sudah diperiksa pihak penyidik Diskrimum Polda Maluku. Korban juga memiliki bukti hasil rekaman yang nantinya akan diberikan kepada pihak penyidik. “Ini laporan resmi. Pak RR sudah diperiksa dan kami kesini membawa empat orang saksi serta rekaman sebagai barang bukti,”jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, dikarenakan Edwin mengatakan didepan para jemaat bahwa RR telah melakukan kebohongan atau “parlente.”

“Ini pencemaran nama baik dan tentunya melanggar aturan pasal 310 junto 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 9 bulan kurungan penjara,”tandasnya.

Kemudian, Ketua DPD PDIP Maluku itu juga dilaporkan dengan dugaan tindak pidana membuat kekacauan ditempat peribadatan. Yang mana, terlapor ngamuk sehingga proses peribadatan yang dilakukan di kediaman pelapor tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Dengan dasar in kami memandang perlu untuk melaporkan dugaan tindak pidana yanag mana melangar pasal 175 KUHPidana tentang merusak atau dan mengacaukan di tempat peribadatan dengan ancaman penjara 1,8 tahun,”terangnya

Dia berharap penyidik kepolisian bisa bekerja profesional sehingga supermasi hukum di negeri ini tetap berada pada jalurnya.

Terpisah, salah satu anggota Badan Kehormatan DPRD Maluku, Evert Kermite ketika dihubungi soal aksi saling lapor antara Huwae dan RR, apakah BK berencana memanggil dua pimpinan dewan itu, dia enggan berkomentar panjang lebar. Dia mengaku, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari konflik antara Huwae dan RR. “Saya ini Cuma anggota BK. Kalau bisa wawancara pimpinan BK,’’saran Kermite.(KTM/MG3) Sumber: kabar timur