MALUKUnews, Ambon: Bila surat kami tidak ditindaklanjuti somasi ada pelanggaran yang dilakukan Gubernur atas proses yang terjadi di Kota Tual.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepertinya tidak iklas Hamid Rahayaan menjabat Wakil Walikota Tual. Ini karena PKS berencana melayangkan surat keberatan terhadap proses pemilihan Wawali Tual.

“Kami harap Gubernur Maluku, meninjau ulang proses pemilihan Wawali Tual,’’kata ketua DPW PKS Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan, ke­ma­rin. Menurut dia, proses pemilihan Wawali tidak pro­sedural dan cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan. “Proses pemilihan Wawali cacat hukum,’’tandasnya.

Tak hanya protes ke Gubernur, PKS juga berencana melayangkan surat protes atau keberatan kepada Mendagri maupun Komisi II DPR RI. Bahwa proses yang terjadi di Kota Tual menabrak seluruh tatatertib dan menabrak seluruh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dia mengaku, pihaknya sejak awal merekomendasikan dua nama calon Wawali yang merupakan kader Golkar yang berproses di PKS. Mereka Jean Rumles dan Mohammad Kabalmay.

“Komitmen PKS sangat kuat membangun kebersamaan. Tidak ada niat kami (PKS) untuk sendiri memimpin Kota Tual. Kami ingin kebersamaan tetap ada dalam kerangka prosedur dan tidak menabrak prosedur,” terangnya.

Ditegaskan, jika Gubernur tak menghindahkan surat keberatan, pihaknya mengancam akan mensomasi Gubernur.”Bila surat kami tidak ditindaklanjuti kita akan somasi bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Gubernur, jika tidak mengindahan proses yang terjadi di Kota Tual,”pesannya.

Koordinator Pansus pemilihan Wawali DPRD Kota Tual, Hassan Reniuryaan menjelaskan, pengajuan balon Wawali Tual sisa masa jabatan 2013-2018 oleh gabungan partai pengusung kepada DPRD melalui walikota itu yang diserahkan partai pengusung empat nama.

Namun dalam proses, lanjut dia, Walikota mencoba menghimpun gabungan partai politik pengusung agar menyatukan persepsi. “Karena sesuai amanat UU itu harus dua nama yang diserahkan ke DPRD,’’katanya.

Namun, lanjut dia, Gubernur memberikan peringatan kepada Walikota Tual, Adam Rahayaan dan Rahayaan sudah mencoba memfasilitasi, tapi tidak mendapatkan titik temu.”Akhirnya surat yang ketiga dari Gubernur untuk mendesak nama itu harus diserahkan. Akhirnya Walikota menyerahkan empat nama dari gabungan parpol pengusung kepada DPRD Kota Tual,’’tturnya.

Semestinya, harap dia, DPRD kembalikan nama itu ke partai pengusung, namun DPRD mengambil langkah mengadakan paripurna penetapan dua nama dari empat nama itu. ‘’Nah itu sudah melanggar UU nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 ayat 2 menyatakan bahwa gabunan parpol menyerahkan dua nama kepada DPRD dan tugas DPRD adalah memilih dua nama itu. Yang terjadi disana adalah DPRD memutuskan dua dari empat nama yang diusulkan. Itu sudah salah,”beber Hassan.

Sekedar tahu, Rabu (14/6) Rahayaan terpilih menjabat Wawali Tual, setelah dipilih anggota DPRD Kota Tual. Dia meraih 13 suara dan unggul dari Wahid fakaubun yang meraih 1 suara. (RUZ)

Sumber: koran kabar timur