MALUKUnews, Ambon: Puluhan pejabat eselon II,III, IV hingga se­jumlah ke­pala desa dimutasi­kan oleh Wa­likota Tual, Adam Raha­yaan.

Mutasi yang dila­kukan oleh Adam pada Kamis (28/6) itu, diduga karena ke­pentingan politik. Adam marah, karena mereka tidak mendukungnya saat pilkada Tual, Rabu (27/6).

Wakil Walikota Tual, Ha­mid Raha­yaan, kecewa de­ngan kebijakan Adam, ka­rena melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pe­rubahan Kedua tas UU No­mor 1 Tahun 2015 Pemili­han Gubernur, Bupati, Dan Wali­kota pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 89.

“Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) dise­butkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang mela­kukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali menda­patkan persetujuan tertulis dari menteri,” kata Hamid kepada warta­wan di Ambon, Minggu (8/7).

Selanjutnya dalam pasal (5) menyatakan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Hamid mengatakan, ia telah menyurati KPU Tual Nomor 800/782/2018 pada 30 Juni dan meminta untuk membatalkan pasangan calon nomor 2 atas nama Adam Rahayaan dan Usman Tamnge. Sebab, Adam sebagai petahana telah melanggar aturan dengan melakukan mutasi puluhan pejabat.

“Pak walikota melakukan rolling jabatan, mulai sejumlah kepala desa, kepala badan keuangan, dinas sosial, Dispora, kepala satpol PP, Plt Sekda, Bappeda, Dinas Perikanan dan ada juga sekretaris desa. Seharusnya kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan, karena statusnya petahana, sehingga saya surati KPU, KPU Provinsi dan Mendagri selaku atasan langsung,” ungkap Rahayaan.

Rahayaan mengaku, telah menda­patkan belasan surat dari KPU Kota Tual Nomor 117/PY.03-SD/8172/KPU-KT/VII/2018 yang ditanda­ta­ngani Ketua KPU, Ibrahim Faqhi ta­nggal 6 Juli, yang isinya menjelas­kan, KPU Kota Tual akan melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi serta KPU RI.

Rahayaan berharap, KPU Maluku bisa menyelesaikan masalah ini secara baik sesuai aturan yang ber­laku. Hal ini penting agar tidak ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang bertentangan dengan aturan.

“Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 89 ayat (1), ditegaskan bakal calon selaku petahana dila­rang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasnagan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Aturan ini sangat jelas, sehingga kami minta KPU bertindak tegas, sekaligus dilakukan pembatalan pasangan calon pilkada Kota Tual tahun 2018, karena melanggar aturan-aturan tersebut,” tandasnya. (Siwalima)