MALUKUnews, Tual: Aneh tapi nyata, namun inilah fakta yang terjadi. Proyek Pemerintah Pusat (Kementrian Perhubungan) terpaksa dihentikan lantaran larangan membangun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tual. Larangan tersebut berupa papan Ijin Membangun Bangunan (IMB) yang tancapkan di areal reklamsi yang pekerjaannya telah mencapai 90%.

Bambang, warga Apolo, Tual, kepada Malukunews.co, mengatakan, proyek reklamsi yang dikerjakan saat ini merupakan kepedulian Pemerintah Pusat kepada daerah ini. Tidak semua daerah di republik ini yang sebruntung Kota Tual mendapatkan proyek besar ini. “ Seharusnya kita bangga dan bersyukur karena ada pengembangan dan perlusan area pelabuhan,sehingga kota ini tidak lagi terlihat kumuh dan terkebelakang,namun sangat disayangkan proyek tersebut harus terhenti lantaran campur tangan elit politik yang tidak ingin melihat kemajuan Kota ini,” ujar Bambang.

Dijelaskannya, bahwa undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dalam lampirannya, menjelaskan bahwa, pada pelabuhan pengumpul dalam pemberian izin reklamasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu status pelabuhan Tual bedasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.414 Tahun 2013 tentang rencanan induk pelabuhan Nasional adalah Pelabuhan Pengumpul, otomatis pelabuhan Tual sebagai pelabuhan pengumpul statusnya menjadi pelabuhan Nasional.

Bambang juga mengatakan, Pemerintah Kota Tual, telah mengeluarkan larangan membangun di kawasan reklamasi,berdasarkan Peraturan Daerah, dan otonomisasi daerah,maka yang jadi pertanyaannya adalah,adakah artinya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bagi Pemerintah Daerah ini. Pertanyaan Ini hanya bisa dijawab oleh mereka yang telah memsang papan larang membangun di area reklamsi,” ujarnya.

Selain itu,katanya,banyak proyek yang sementara ini dikerjakan namun tidak satupun proyek-proyek tersebut yang mengantongi izin membangun dari Pemerintah Kota Tual,lalu mengapa pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek pusat harus dihalangi,bukankah pekerjaan reklamasi ini untuk menyabut program kerja Presiden tentang tol laut,sejujurnya dengan Pemasangan tanda larangan membangun oleh Pemerintah Kota Tual, sama hal dengan kita menolak bantuan Pemerintah Pusat,katnya.

Untuk itu dirinya berharap ada jalan terbaik yang akan ditempuh,guna kesejateraan masyarakat Kota Tual,karena Pelabuhan merupakan pintu masuk perekonomian yang sangat membantu masyarak ekonomi lemah yang kesehariannya mencari nafkah dipelabuhan,namun jika hal ini dibiarkan berlarut- larut maka sangat berdampak pada perputaran perekonomian diDaerah ini,harapnya. (Rudi).