MALUKUnews, Masohi: KPU maupun Panwaslu Kabupaten Malteng sangat tidak konsisten dengan keputusan yang telah dibuat.

Buktinya, Panwaslu Malteng terhitung Minggu (20/4) telah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 3 dan 6 Negeri Sepa serta TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Negeri Rutah pasca temuan pelang­garan saat pleno PPK Amahai.

Rekomendasi tersebut juga telah ditindaklajuti dengan edaran dari KPU Malteng, namun Senin (21/4) sekitar pukul 04.00 WIT ternyata re­ko­mendasi tersebut dibatalkan.

saat pleno lanjutan PPK Kecamatan Amahai digelar Minggu (20/4) sekitar pukul 11.00 WIT, diawali dengan pembacaan Surat Edaran KPU Malteng nomor 35/KPU Kab.028433 639/IV/2014 oleh Ketua PPK Amahai Cak Laturiuw.

Surat edaran tersebut berdasarkan Rekomendasi Panwaslu nomor 06/Rek/Panwaslu Malteng/2014 dan Rekomendasi 07/Rek/Panwaslu Malteng/2014 yang meme­rintahkan PPK Amahai untuk melakukan penghitungan Surat Suara Ulang pada TPS 3 dan 6 Desa Sepa, serta TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa Rutah.

Namun KPU kemudian mencabut surat tersebut un­tuk membatalkan pelaksa­naan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS dimaksud dengan surat ber­nomor 36/KPU Kab.02843 3639/IV/2014.

Akibatnya saat surat pem­batalan KPU tersebut kembali dibacakan oleh Ketua PPK Amahai menyebabkan suasana pleno menjadi tegang.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia Malteng A Sopacua menjelaskan kondisi ini menunjukan KPU maupun Panwaslu Malteng terlibat konspirasi besar terhadap hasil Pemilu di kabupaten ini,

“Sangat lucu KPU meme­rin­tahkan penghitungan su­rat suara ulang sebagaimana yang dibacakan oleh Ketua PPK Amahai dan kemudian dalam waktu yang kurang dari 24 jam KPU kembali mengeluarkan surat pembatalan tersebut. Ini menunjukkan adanya kejahatan besar yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, apalagi dalam perjalanan pleno sejak siang sampai dengan saat ini telah ditemukan pelanggaran siste­matis lagi,” jelasnya.

Pihaknya, kata Sopacua, akan memproses hukum ma­salah ini sebab tidak ada alasan apapun yang menguatkan proses pembatalan oleh KPU tersebut apalagi surat­nya diterbitkan dalam waktu kurang dari 24 jam dan disampaikan ke PPK pada pukul 04.00 WIT.

“PKP Indonesia tidak akan diam dengan kejahatan ter­struktur yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut, sebab menurut kami pembatalan yang dilakukan tersebut untuk melemahkan atau melindungi parpol tertentu atau caleg tertentu yang mungkin saja terjadi manipulasi suara pada TPS-TPS dimaksud sehingga mengakibatkan penyelenggara menerbitkan surat pembatalan pada pukul 04.00 WIT,” katanya.

Menurut Sopacua, pihak­nya terus membangun komu­nikasi dengan pimpinan parpol lainnya untuk turut bersama-sama memproses hukum penyelenggara pemilu di Malteng, sebab temuan pelanggaran dibuktikan saat rapat pleno PPK namun KPU dan Panwaslu Malteng tiba tiba menerbitkan surat untuk membatalkan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang surat suara pada kurang lebih 8 TPS di Negeri Rutah dan Sepa itu.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Malteng Julianus Watti­mena juga mengecam sikap KPU dan Panwaslu Malteng.

Menurutnya KPU dan Pan­waslu Malteng harus bertanggung jawab dengan terjadinya pembatalan penghitungan surat suara ulang tersebut.

“Kita juga menilai Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Malteng telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sehingga berani mengeluarkan surat pembatalan pada pukul 04.00 WIT. PDIP juga tidak akan diam dengan persoalan ini. Kita akan mengambil sikap hukum dan memperoses Panwaslu dan KPU di DKPP, sebab terin­dikasi telah membangun ko­ns­pirasi dengan pihak pihak tertentu untuk melindungi kejahatan” tandasnya.

Sementara itu akibat pem­batalan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Malteng Senin (21/4) sekitar pukul 04.00 menyebabkan Kantor Panwaslu Malteng diserbu ratusan massa yang meminta kejelasan Panwaslu Malteng terkait dengan dasar pembatalan penghitungan suara ulang di 8 TPS di Negeri Rutah dan Negeri Sepa.

“Kita datang untuk me­minta penjelasan Ketua Pan­waslu Malteng terkait dengan dasar pembatalan penghitungan suara ulang di TPS 3 dan 6 Negeri Sepa, sebab ini merupakan langkah melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akibat pembatalan tersebut telah terjadi diskriminasi penyelenggaraan pemilu dalam pene­gakan hukum,” tandas Koordinator Aksi Saukan Tomagola kepada Siwalima di Masohi, Senin (21/4).

Tomagola mengungkapkan inkonsistensi penyelenggara pemilu yang kembali menarik rekomendasi penghitunga suara ulang di Negeri Sepa tersebut menimbulkan segudang pertayaan, serta melahirkan tindakan diskriminasi, sebab pada desa lain seperti Desa Tamilouw tetap akan dilaksanakan penghitungan suara ulang.

“Panwaslu Malteng harus menjelaskan hal ini agar tidak terjadi beragam interpretasi kepada penyelenggara pemilu. Jika kondisi ini tetap saja berjalan maka KPU maupun Panwaslu juga harus membatalkan pelaksanaan penghitu­ngan suara ulang di Negeri Tamilouw,” ungkapnya.

Kendati sudah tiga jam berorasi, namun ratusan massa tersebut tidak ditemui satupun pimpinan Panwaslu Malteng.

(siwalima)