MALUKUnews, Ambon: Kendati sudah di tahap penyidikan, namun jaksa belum juga menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Unpatti tahun ajaran 2012/2013.

Kajari Ambon, Herlie Robert Ilat mengaku, dirinya masih mempelajari kasus yang terindikasi merugikan negara ratusan juta rupiah itu.

“Untuk kasus ini, akan saya akan lihat lagi dan mempelajari yang sebenarnya walaupun sudah ada bukti-bukti sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi,” ungkap Kajari, kemarin.

Mantan Kepala Penyusunan Program dan Laporan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung ini mengatakan, kasus ini akan ditangani secara profesional. “Saya masih akan pelajari lagi dasar-dasar dan fakta hukum yang terjadi, kami akan tangani secara profesio­nal,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Ambon, Fauzan Danish memastikan akan menuntaskan kasus SNMPTN dan SBMPTN.

Kasus ini sudah dinaikan ke tahap penyidikan, sehingga tak ada alasan bagi jaksa untuk menghentikannya.

“Kasus ini sudah di tingkat penyidikan sehingga kita pasti akan menuntaskannya,” tandas Fauzan, selaku ketua tim penyidik, kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Jumat (7/3).

Soal penetapan tersangka, Fauzan yang juga Ketua Tim Penyidik meminta masyarakat bersabar, karena jaksa tak mau gegabah untuk menetapkan tersangka.

“Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tak semudah yang kita pikirkan, harus ada pem­buktian yang kuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan kita terburu-buru menetap­kan seseorang menjadi tersangka tapi justru di pengadilan, yang bersangkutan dibebaskan,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat tim penyidik memeriksa Bendahara Pembantu Panitia Seleksi Daerah SNMPTN-SBMPTN, Fery Sikteubun, Senin (2/12) tahun lalu, ia membeberkan se­mua perencanaan hingga pencairan dana yang menggunakan kwitansi palsu.

“Kita periksa Ferry dan ternyata pengakuannya jika seluruh peren­canaan dan pencairan anggaran termasuk pengisian kwitansi berda­sarkan perintah atasan,” jelas Fauzan, kepada Siwalima, di Kantor Kejari Ambon, Senin (2/12).

Kendati demikian, Fauzan enggan membeberkan nama atasan yang disebutkan Sikteubun.

Pengakuan Sikteubun juga diper­kuat dengan keterangan pemi­lik Rumah Makan Putri, Yenny yang juga diperiksa penyidik saat itu.

Rumah Makan Putri adalah salah satu dari puluhan rekanan yang dipakai panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti seperti yang tertulis dalam laporan pertanggung­ja­waban.

Namun saat pemeriksaan Yenny mengaku, dirinya tidak pernah ber­hubungan dan bekerjasama dengan panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti. Ia juga membantah mene­rima uang Rp 11 juta.

“Dari laporan pertanggungjawa­ban panitia seleksi daerah bahwa dua tahap proses pembayaran uang makan ke Rumah Makan Putri dimana tahap pertama sebesar Rp 5 juta lebih dan tahap kedua Rp 6 juta lebih atau totalnya Rp 11 juta lebih, padahal tidak pernah dibayarkan atau fiktif,” ungkap Fauzan.

Selain itu, saat pemeriksaan tim penyidik juga menemukan nama Hotel Manise ternyata dicatut untuk membuat laporan fiktif pengelolaan dana operasional SNMPTN dan SBMPTN.

Dalam laporan pertanggungjawa­ban Panitia SNMPTN dan SBMPTN Daerah disebutkan adanya pemba­yaran ke Hotel Manise senilai Rp 45.600.000,-. Namun ternyata fiktif.

Hal ini terungkap saat Manager Hotel Manise, Theny Borolla dipe­riksa Tim Penyidik Kejari Ambon, Selasa (3/12).

“Saat diperiksa Manager Hotel Manise itu mengaku jika kwitansi atau bill tidak dikeluarkan oleh Hotel Manise. Selama tahun 2013 ini tidak ada order kerja sama dengan panitia SNMPTN-SBMPTN,” ung­kap Fauzan.

Karena itu, pembayaran panitia kepada Hotel Manise senilai Rp 45.600.000 yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban panitia adalah fiktif. “Jadi itu fiktif, karena pihak Hotel Manise tidak mendapatkan pembayaran namun dibuatlah laporan seolah-olah dibayarkan,” ujar Fauzan. (S5)