MALUKU news, Ambon: Rekomendasi Panwas Maluku Tengah (Malteng) untuk dilaksanakannya PSU di 7 TPS dari 13 TPS di Hitumeseng dinilai cacat hukum

Penilaian ini disampaikan aktivis alumni HMI Ambon, Guntur Huat kepada wartawan di Ambon, Sabtu (19/4).

Kata dia, sangat kontroversi hukum yang terjadi dengan dikeluarkan rekomendasi Panwaslu Malteng untuk dilaksanakannya PSU di 7 TPS dari 13 TPS di wilayah tersebut.

Dijelaskan, seluruh proses pentahapan sudah berjalan di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan telah sampai ditingkat desa yakni Panitia Pemu­ngutan Suara (PPS).

Persoalan yang sangat mendasar, lanjutnya, untuk tidak menerima sikap Panwaslu Malteng dalam mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU di Hitumeseng sangat tidak rasional.

“Alasan hukumnya tidak men­dasar, karena mestinya PSU dilaksanakan bila panwaslu meng­hadirkan KPPS untuk mengetahui adanya pelanggaran ataukah tidak,’’ jelas Huath

Selanjutnya, PSU dapat dilaksanakan bila semua saksi telah menandatangani berita acara dan hasil rekapitulasi ditingkat bawah sudah diplenokan.

Sedangkan untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan,katanya, Panwaslu Malteng untuk lebih cerdas dalam melihat persoalan hukum dilakukannya PSU tersebut.

Dari aspek penyelenggara, ungkapnya, mestinya pihak Panwaslu Malteng harus memberikan rekomendasi ke pihak kepolisian bahwa ada terjadi pelanggaran pemilu atau pelanggaran pidana.

Dengan demikian, tambahnya, rekomendasi Panwaslu Malteng untuk dilakukan PSU di 7 TPS di Hitume­ssing adalah cacat hukum. (siwalima)