MALUKUnews.co, Ambon: Menanggapi keputusan Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 451-56 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Maluku selama H-3 Peniadan Mudik (3 Mei sampai dengan 5 Mei 2021), selama masa peniadaan mudik (6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021), dan H+7 Peniadaan Mudik (18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021). Yang bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.

Di mana semua masyarakat Maluku yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Maluku, wajib membawa surat bebas Covid-19 hasil swab antigen tersebut. Justru membingungkan dan menambah beban masyarakat. Sungguh di sayangkan, kebijakan larangan mudik yang tidak konsisten bahkan terkesan eksploitatif itu, tanpa ada reserve yang memadai oleh pemrov dan satgas covid 19 dalam penangnan covid 19 di Maluku.

Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Lutfhi Wael, meminta pemeritah provinsi maupun satgas Covid-19, menyediakan sarana rapid antigen/swab secara gratis. “Larangan mudik tanpa ada "affirmative action" justru merupakan sebuah kebijakan yang cenderung hanya menegasikan eksistensi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 itu sendiri,” ujar Lutfhi.

Aturan kewajiban mengurus surat swab antigen oleh pemudik, kata Lutfhi, patut dicurigai sebagai bentuk ekploitasi terhadap masyarakat. Sebab dengan kondisi yang sulit seperti ini, berpotensi menimbulkan berbagai kejahatan degan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam kondisi pandemic. “ Contoh kasus rapid antigen bekas di beberapa bandara di Indonesia," ujar Lutfhi dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Selasa (04/05).

“ Kami meminta Satgas Covid-19, harus menyediakan rapit antigen/swab secara gratis kepada masyarakat yang akan mudik. Sebab seketat apapun larangan mudik, masyarakat akan tetap mudik dengan cara mereka sendiri,” tegas Mantan Ketua DPD IMM Maluku ini.

Lanjut Lutfhi, Satgas Covid-19 jangan memandang persoalan mudik itu hanya persoalan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain secara normative, atau moment tanpa makna. Sebab mudik bukan hanya soal "pulang kampung" tetapi "mudik" adalah "akumulasi" sosiologis yang berbasis relegiutas yang memiliki makna yang "sakral" bagi masyarakat khususnya umat islam yang moment tersebut menjadi pengalaman spiritual maupun sosiologis yang mendalam. (Rat)