MALUKUnews, Ambon: Berbagai kalangan mendesak Kejati Maluku mengusut dugaan keterlibatan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 11.632.114.743.

Dana yang dialokasikan dalam APBD tahun 2011 itu, diduga turut dimanfaatkan untuk membiayai Puttileihalat dalam pilkada yang saat itu berpasangan dengan Muhammad Husni.

“Penggunaan dana bansos untuk kepentingan politik merupakan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan serta jabatan yang dimiliki. Kami minta jaksa mengusut siapapun yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan bupati,” tandas Praktisi Hukum, Yanes Balubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (21/4).

Menurutnya, pengusutan kasus korupsi dana bansos jangan berhenti dengan penetapan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae­rah (PPKAD), DJ Kaisupy dan Bendahara Pengeluaran, Zamrud Tatuhey sebagai tersangka. Dugaan menga­lirnya dana itu ke Pilkada SBB harus diusut.

“Bupati harus juga dimintai pertanggung­jawaban secara hukum,” ujar Balubun.

Langkah Tepat

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Maluku menilai, rencana penyidik Kejati Maluku untuk memeriksa Bupati SBB merupakan langkah yang tepat.

Sebagai orang yang mengendalikan pemerintahan, Puttileihalat tahu pengelolaan dana tersebut.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah penyidik Kejati Maluku untuk memeriksa Bupati SBB, apalagi jaksa telah mene­mukan adanya penggunaan anggaran milyaran rupiah yang tidak bisa dipertang­gungjawabkan,” tandas Direktur Eksekutif LAMI Maluku, Ridwan Tomagola, kepada Siwalima, di Ambon, Senin (21/4).

Ungkap Pelaku Lainnya

Persatuan Indonesia Raya (Panrindra) Maluku meminta Kejati Maluku mengungkap pelaku lain dalam kasus korupsi dana bansos. Apalagi ada dugaan dana yang diper­untukkan bagi penanganan bencana alam itu mengalir ke pilkada SBB.

“Parindra mendesak segera ungkap pelaku lainnya yang diduga terlibat,” tandas Ketua Parindra Maluku, Ramly Marasabessy kepada Siwalima, lewat telepon selulernya Senin, (21/4).

Ia juga meminta Kejati Maluku transparan dalam penanganan kasus korupsi dana bansos.

“Kami harapkan Kejati tidak masuk angin, sehingga berdampak pada penuntasan kasus ini,” ujar Marasabessy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat bakal diperiksa penyidik Kejati Maluku atas dugaan korupsi dana bansos senilai Rp 11.632.114.743.

Dana bansos tersebut dialokasikan dalam APBD ta­hun 2011, namun setelah dicairkan tak digunakan sesuai peruntukkannya. Diduga dana tersebut mengalir ke pilkada SBB. Namun kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana itu digunakan bagi ke­pentingan bansos.

Puttileihalat akan diperiksa karena sebagai penguasa Ia tahu perencanaan hingga seluk beluk penggunaan dana tersebut.

Diduga dana bansos ter­sebut sengaja di-setting ma­suk APBD untuk memback up Puttileihalat yang saat itu berpasangan dengan Mu­ham­mad Husni (BOB-HUSNI) sebagai pasangan calon Bu­pati dan Wakil Bupati SBB periode 2011-2016 dalam pilkada 16 Mei 2011.

“Agenda pemeriksaan para saksi sementara disusun ter­masuk didalamnya Bupati SBB yang juga akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” kata sumber di kejaksaan, kepada Siwalima, Sabtu (19/4).

Sumber itu juga mengakui, ada indikasi dana bansos dimanfaatkan untuk Pilkada Kabupaten SBB tahun 2011.

Dalam kasus korupsi dana bansos ini, jaksa telah menetapkan dua anak buah Puttileihalat yaitu Kadis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), DJ Kaisupy dan Bendahara Pengeluaran, Zamrud Tatuhey sebagai tersangka.

Penetapan keduanya sebagai tersangka setelah jaksa melakukan ekspos di ruang kerja Kajati Maluku, I Gede Sudiatmaja, bersama dengan para asisten, para koordinator, serta para kasi di jajaran Intel dan Pidsus, Selasa (15/4).

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia mengatakan, setelah jaksa melakukan ekspos, akhirnya resmi menaikan kasus ini ke penyidikan dengan menetapkan dua tersangka.

“Saat proses penyelidikan, jaksa telah menemukan ada­nya laporan pertanggungjawaban yang fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berindikasi pada keru­gian negara, sehingga kasus ini resmi ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangkanya,” jelas Palapia.

Dikatakan, setelah ditingkatkan ke penyidikan maka dalam waktu dekat jaksa akan segera menyusun agenda pemeriksaan para saksi.

“Kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan maka dalam waktu dekat jaksa akan segera menetapkan jadwa pemeriksaan para saksi kemudian jika semua saksi telah dituntaskan maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para tersangka,” ujarnya.

Salah seorang yang mengaku staf Pemkab SBB meminta jaksa objektif dan transparan mengusut kasus korupsi dana bansos di Dinas PPKAD untuk mengungkap tersangka lain.

Menurutnya, nilai dana bansos sangat besar sehingga tidak mungkin hanya Kadis PPKAD dan Bendahara Pengeluaran yang terlibat.

“Kami hanya minta jaksa objektif dan transparan untuk mengungkap tersangka lain. Mana mungkin anggaran sebesar itu bisa diseleweng­kan hanya oleh kadis dan bendahara, pasti ada yang lain,” kata dia saat menghubungi Siwalima¸ Kamis (17/4).

Modus Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus berbagai modus penyimpangan dalam penyaluran dana bansos. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengata­kan salah satu modusnya adalah program yang mendapat kucuran dana bersifat fiktif.

Organisasi atau koperasi yang menjalankan program itu juga ternyata tak ada. Cara lainnya adalah dana yang dicairkan tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas. “Peruntukannya juga tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Busyro di kantornya, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (1/4) lalu.

Cara lainnya, menurut Di­rektur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Kadafi, menggelembungkan anggaran proyek. Dalam proyek jalan, misalnya, seharusnya dana untuk jalan sepanjang 5 kilometer. “Tapi realisasinya hanya sepanjang 3 kilometer,” kata Uchok.

Laporan pertanggungjawaban dana bansos juga sering menjadi sumber penyimpangan. Modus yang kerap terjadi, laporan pemakaian dana diperlambat sehingga tidak bisa diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso me­ngatakan modus penyimpangan dana bansos berulang saban tahun. Dana mengalir ke lembaga swadaya masyarakat fiktif, yang berisi kroni-kroni partai politik.

KPK tak Segan

KPK tak segan untuk me­mi­danakan Menteri, Gubernur, Kepala Daerah dan anggota DPR dan DPRD yang menggunakan dana bansos untuk berkampanye.

“Nanti kalau ada laporan dari masyarakat kepada kami, incumbent (petahana) men­eri maupun level di bawahnya, DPR pusat maupun daerah yang menggunakan dana bansos atau dana lain kategori gratifikasi, kami akan proses,” tegas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta, Selasa (1/4) kemarin.

KPK juga telah mengirim surat kepada kepala yang isinya mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada). KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada.

(siwalima)