MALUKUnews.co, Ambon: Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum Satgas Covid-19 Kota Ambon, Richard Luhukay, membantah imformasi dari salah satu anggota DPRD Kota Ambon yang katanya Satgas Kota Ambon kurang pengawasan dalam penerapan PPKM.

Richard mengatakan, kalau ada orang menganggap, bahwa penerapan PPKM ada pelonggaran dan kurang pengawasan dari tim Satgas itu hal yang keliru. “Masyarakat sendri juga melihat kita punya tim tugas PPKM ada disetiap Desa/Kelurahan dan setiap saat melakukan pengawasan di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

"Sebaiknya orang berkata seperti itu turun dan melihat di lapangan dulu baru bisa komentar, justru kali ini pengawasan ketat sehinga Desa dan Kelurahan pun ikut terlibat, " ujar Richard di balai Kota Ambon, Jumat (30/07).

Dijelaskan, jika ada kasus-kasus yang terjadi itu berarti kembali kepada masyarakat, karna pemerintah sudah menghimbau tapi kalau masyarakat ada yang bandel atau merasa acu maka jangan salahkan pemerintah. Hal ini kerap kali kita sampaikan masalah covid-19 bukan saja tangun jawab pemerintah tetapi ini adalah tangunjawab bersama.

"Jadi pendekatannya itu seperti disampaikan tim gugus nasional bahwasannya kita harus mengunakan metode pentahelix. Jadi selain pemerintah yang beperan masyarakat, pers, akademisi semua harus memberikan dukungan dengan potensinya masing-masing yang dimiliki," jelasnya.

Pemerintah sudah maksimal melakukan tugas dan tangunjawabnya, seperti melakukan vaksinasi dan lain sebagainya, sebaiknya semua sisi harus dilihat jangan melihat dari satu sisi," pungkas Richard. (Rat)