MALUKUnews, Ambon: Bukan saja tak becus namun pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Maluku, Thomas Pattipeilohy, sangat minim terhadap penge­lolaan website Pemprov Maluku www. malukuprov.go.id selama ini.

Akibatnya, Wakil Ketua DPD KNPI Ma­luku, M Faizal Marasabessy menilai jabatan Kadis Infokom yang saat ini dijabat oleh Thomas Pattipeilohy tak layak lagi dipertahankan.

“Sangat memalukan. Kerja yang sudah tidak produktif bahkan pengawasannya sangat minim sehingga tak layak lagi untuk dipertahankan sebagai kadis,” tandas Marasabessy, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (26/3).

Menurutnya, sangat aneh jika nama wagub saja salah ditulis pada website Pemprov Maluku. Itu merupakan sebuah kesalahan fatal sehingga kadis tak layak dipertahankan lagi.

“Ini kerja yang tidak maksimal apalagi mencatut nama wagub yang salah, ini sebuah kesalahan yang sangat fatal sehingga buat apa lagi dipertahankan sebagai kadis,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pemasangan baliho ucapan ‘Selamat Hari Raya Waisak bagi Umat Hindu’ dan itu merupakan kesalahan fatal, saat Kadis Infokom dijabat oleh Florensia Sahusilawane, sehingga berdampak pada pencopotannya. Hal itu juga harus dilakukan kepada Pattipeilohy.

“Jangan ada diskriminasi, siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi, dan ini kesalahan fatal sehingga sanksi pemecatan juga harus diberikan bagi Pattipeilohy,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan website Pemprov Maluku www. malukuprov.go.id selama ini terbukti tak becus. Berbagai masalah silih berganti terjadi pada website yang dikelola Dinas Infokom Provinsi Maluku.

Beberapa waktu lalu, website tersebut tak pernah di-update, kini pengelolanya salah menuliskan nama Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Kepala Dinas Infokom Maluku, Thomas Pattipeilohy, ter­nyata tidak tahu menulis nama pimpi­nannya sendiri. Buktinya, nama Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, ditulis salah oleh Patti­peilohy, hingga menjadi Zeth Sahubarua.

Entah sengaja atau tidak, faktanya kesa­lahan fatal Pattipeilohy itu kini jadi perbin­cangan luas, lantaran bisa dilihat oleh jutaan pasang mata di seluruh jagad, yang berse­lancar di situs Pemprov Maluku, www. malukuprov.go.id.

Fakta ini membuatBadan Koordinasi Wilayah Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Maluku meminta kepada gubernur untuk segera mengevaluasi Kadis Infokom Maluku Thomas Pattipeilohy karena tidak becus mengurusi website pemprov.

“Kinerja kepala dinas seperti ini tidak pantas lagi dipertahankan karena sudah sering kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak memperhatikan kinerja anak buahnya. Pejabat seperti perlu diganti secepat mungkin,” tandas Ketua Badan Koordinasi Wilayah LMND Maluku, M Lausepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, tadi malam.

Selaku seorang pemimpin, katanya, Kadis Infokom harus memperhatikan kinerja bawahanya agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada pengelolaan website.

“Kejadian seperti ini sudah harus disikapi dengan tegas oleh gubernur untuk menjaga nama baik Maluku kedepan. Website yang seharusnya menjadi media promosi daerah kepada publik seharusnya dioptimalkan seperti yang dilakukan pemprov lainnya di Indonesia. Jadi kalau memang tidak bisa mengelolanya maka sebaiknya gubernur mengganti Kadis Infokom dengan pejabat yang lebih profesional,” ujar Lausepa.

Masalah Teknis

Yang anehnya, pejabat Dinas Infokom selalu menjadi masalah teknis sebagai penyebab kesalahan demi kesalahan yang selalu terjadi tersebut.

Sekretaris Dinas Infokom Maluku, M Almahdaly kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (25/3) mengaku, kesalahan penulisan nama wakil gubernur itu memang bukan disengajakan tetapi itu hanya masalah teknis.

“Orang yang melakukan pengeditan memang masih baru dan sudah kita berikan teguran untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Ini hanya persoalan teknis yang terjadi pada bagian editing sehingga kepala dinas tidak terlibat di dalamnya dan kadis tidak dapat disalahkan,” jelasnya.

Menurut Almahdaly, pihaknya sudah langsung memperbaiki penulisan nama wakil gubernur. “Kita sudah melakukan perbaikan penulisan nama wakil gubernur dan itu bisa dilihat di website,” ujarnya.

Terkait tidak update-nya kegiatan gubernur maupun wakil gubernur, ia mengaku hal itu terjadi akibat pihaknya kekurangan tenaga sehingga harus berkoordinasi dengan Biro Umum dan Hmas untuk mendapatkan data tersebut.

“Untuk tetap ada berita di website kita berkoordinasi dengan Biro Humas Provinsi untuk memintah datanya sehingga memang terjadi keterlambatan pemberitaannya. Pegawai kita memang terbatas dan kita juga tidak bisa mengajukan penambahan personil karena pengangkatan tenaga honorer sudah tidak dilarang sehingga tidak bisa dipenuhi penambahan personil untuk mengurusi website tersebut,” ungkapnya. (siwalima)