MALUKUnews, Ambon: Saat ini banyak pejabat di jajaran Pemprov Maluku yang kerjanya tidak maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan ada juga yang tersangkut kasus korupsi. Pejabat-pejabat se­per­ti inilah yang harus segera dievaluasi oleh Gubernur Said Assagaff.

“Gubernur harus segera mengevaluasi pejabat yang tak maksimal bekerja maupun ada juga yang ter­sangkut masalah korupsi. Jika me­mang hasil evaluasi mendapatkan raport merah maka harus diganti karena ini demi kepentingan mas­yarakat,” Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unidar, Ali R Talaohu seperti dikutif dari Siwalima, hari ini.

Talaohu yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan ini berharap agar pergantian pimpinan SKPD yang segera dilakukan gubernur harus didasarkan pada kemampuan yang dimiliki. “Pejabat yang sedang tersangut korupsi dan kerja tidak maksimal harus diganti,” harapnya.

Talaohu juga memberikan apre­siasi kepada gubernur yang sudah berjanji untuk tidak akan memakai pejabat yang meminta-minta jaba­tan. “Pada intinya kami berharap Pak Gubernur konsisten dengan janji­nya. Jika memang ada pergantian pimpinan SKPD maka harus me­nempatkan orang-orang dalam se­tiap SKPD sesuai dengan kemam­puan dan kapasitas yang dimili­kinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan gubernur harus konsisten untuk menempatkan pim­pinan SKPD sesuai dengan kom­petensi yang dimiliki agar target pembangunan lima tahun men­datang bisa terwujud.

Sebagaimana diketahui, oknum pe­jabat yang mengirimkan pesan singkat melalui telepon selulernya meminta jabatan kepada Gubernur Maluku Said Assagaff merupakan pejabat yang bodoh dan tak profesional.

Gubernur bahkan menegaskan tak akan memberikan jabatan kepada pejabat tersebut karena penem­patan seseorang pada jabatan tertentu ditentukan oleh kualitas dan juga golongan kepangkatan. “Pejabat seperti itu merupakan pejabat bodoh,” tandas Gubernur, kepada warta­wan, usai membuka Musda V MUI Maluku, yang berlangsung di Islamic Center Ambon, Sabtu (22/3).

Gubernur juga tak berkomentar banyak soal pejabat itu namun di­pas­tikan jabatan yang diminta oleh pejabat tersebut tidak akan diper­olehnya. “Saya pastikan jabatan itu tak akan saya berikan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, ulah pejabat di jajaran Pemprov Maluku yang mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler kepada gubernur guna meminta jabatan dinilai sangat memalukan.

Intinya pejabat tersebut meminta agar tetap menempati jabatan yang sementara ini ditempatinya. “Ada pejabat yang mengirimkan SMS ke Pak Gubernur yang meminta tetap me­nempati jabatan yang sementara ini di­tempatinya,” ungkap sumber Siwa­lima di kantor gubernur, Rabu (19/3).

Sumber yang enggan namanya dikorankan tersebut mengatakan, penetapan seseorang pada jabatan tertentu selain tergantung penilaian gubernur dan wakil gubernur, juga merupakan keputusan Badan Per­timbangan Jabatan dan Kepang­katan (Baperjakat).

“Namun anehnya ada pejabat yang berani mengirimkan SMS ke Pak Gubernur hanya untuk meminta jabatan. Itu artinya pejabat tersebut selama ini tak memiliki kualitas sehi­ngga takut dicopot dari jabatannya. Jika yang bersangkutan yakin dengan kemampuan dan kerja selama ini maka tentu tak perlu was-was mau diganti ataukah tidak,” katanya. (S5)