MALUKUnews, Ambon: Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor DPRD SBT terpaksa terhenti karena hasil pemeriksaan fisik kantor tersebut masih berada di tangan tim ahli Dinas PU Maluku.

Penyidik belum bisa mengambil langkah selanjutnya, diantaranya pemeriksaan saksi karena masih menunggu hasil pemeriksaan fisik kantor wakil rakyat yang menghabiskan anggaran Rp 14,8 Milyar itu.

“Masih tunggu hasil dari ahli, mereka masih susun. Karena itu butuh waktu juga. Pasti akan gelar perkara yang penting tunggu hasilnya apa saja karena itu mengenai masalah pemeriksaan fisik,” ujar Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono di ruang kerjanya, Rabu (26/3).

Untuk diketahui, tokoh masyarakat SBT, Djabar Tianotak pernah menyebutkan, proyek pembangunan kantor DPRD SBT dikerjakan oleh PT Dirgantaran Sakti milik Hong Dianto alias Ko Dum.

Proyek tersebut dikerjakan tahun 2010, dan baru dianggarkan dalam APBD tahun 2011. “Banyak kejanggalan dalam proyek senilai Rp14,8 Milyar itu,” kata Tianotak, kepada Siwalima, Sabtu (9/11) tahun lalu, di Ambon.

Selain dugaan korupsi, lanjut Tianotak, proyek itu menyalahi Perda Tata Ruang Wilayah dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. Ia menuding ada kongkalikong antara Bupati SBT, Abdullah Vanath dengan Badan Anggaran DPRD, sehingga proyek tersebut berjalan mulus.

“Pembangunan kantor DPRD bukan di Bula tetapi di dataran Hinimoa. Tetapi pembangunannya mulus karena kongkalikong antara bupati dan anggota dewan dengan dugaan imbalan Rp2,5 miliar untuk anggota dewan,” beber Tianotak.

Informasi lainnya menyebutkan, proyek pembangunan Kantor DPRD SBT diduga dikerjakan oleh Abdullah Vanath. Ia memakai bendera PT.Catur Dharma Indah, perusahaan pribadi dengan Direktur Indah, keponakannya sendiri.

Proyek ini diduga dikerjakan tanpa tender pada tahun 2010, dan kemudian dianggarkan dalam APBD 2011. (siwalima)