MALUKUnews, Ambon: Kejati Maluku jangan lagi beralasan untuk tidak mengeksekusi 14 terpidana kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004.

Belasan terpidana ini sudah memiliki putusan hukum tetap, sehingga harus segera dieksekusi. Mereka masing-masing Yohanes Wee, Alexader W Rahanra, Musa Buce Kwaitota, Febianus Rahanubun, Samaila Abdul Rachman, Petrus Renyaan, Rulan Jepry Betaubun, Herman Refra, Oscar Thintji Ohoiwutun, Mozes Savsabubun, Nelson Kadmair, Juliana Komanaris, Paulus U Topatubun dan Hendrik J.M Oraplean.

“Jangan lagi beralasan, proses eksekusi terhadap ke-14 terpidana kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Malra ini harus segera dilakukan karena mereka sudah memiliki keputusan hukum tetap,” kata Ketua Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku, Jo­nathan Pesurnay, kepada Siwalima, di Ambon, Senin (21/4).

Menurutnya, jika selama ini Kejati beralasan kondisi keamanan menjelang pileg, maka ini alasan yang mengadaada dan tak pantas ditunjukan oleh Kejati selaku institusi penegak hukum.

“Ini hanya alasan yang mengada-ada untuk meloloskan para terpidana, karena selaku penegak hukum alasan keamanan menjelang pileg adalah alasan yang tidak rasional mestinya konsisten dan tidak diskri­minasi kepada siapapun,” katanya.

Selain mengeksekusi 14 terpidana itu, Pesurnay juga mempertanyakan proses penanganan berkas perkara bagi 10 tersangka lainnya, yakni HM Tamher, Adam Rahayaan, Ivo Ratuanak, Ferry Salkol, Gainau de Games, Welhemus Barends, Victor Sarsasanubun, Muchsin Awad Azis, Victor Y Warat dan H.A.H Nota­nubun.

“Dari 10 tersangka ini, dua diantaranya adalah petinggi di Kota Tual, sehingga jika berkas perkaranya mengambang di Kejati Maluku dan tak ada kepastiannya maka tentu terkesan jaksa diskriminasi dan melindungi mereka,” ujarnya.

Pesurnay menilai, dengan lambatnya proses eksekusi ini, maka secara tidak langsung Kejati Maluku menunjukan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam melakukan eksekusi, padahal terpidana lainnya juga sudah dieksekusi.

“Kondisi keamanan bukan alasan yang subjektif sehingga menjadi kekuatiran jaksa, mestinya jaksa tidak diskriminasi dan tebang pilih karena sudah saatnya mereka dieksekusi dan menjalani putusan hukumnya,” katanya.

Dirinya menduga lambatnya penanganan kasus ini karena ada titip­an dari petinggi di Kejagung.

“Kami kuatir jangan-jangan kasus ini tidak bisa dituntaskan karena ada titipan dari kejagung sehingga Kajati juga terkesan mau diintervensi,” cetusnya.

Sebelumnya, Kejati Maluku akan segera mengeksekusi 14 terpidana kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004.

“Kita akan segera melakukan eksekusi terhadap 14 terpidana kare­na sudah ada keputusan hukum tetap,” ungkap Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Bobby Palapia, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Senin (10/2).

Dijelaskan, vonis terhadap 14 terpidana ini bervariasi dan Kejati Maluku masih terus melakukan koordinasi dengan Kejagung untuk proses eksekusi.

“Untuk melakukan eksekusi terhadap 14 terpidana ini tidak semu­dah membalikan telapak tangan, karena mempertimbangkan kondisi keamanan namun diharapkan ada niat baik dari mereka untuk menyerahkan diri ke jaksa,” ujarnya.

Selain itu, 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih dalam proses pemeriksaan dan juga ada yang sementara menjalani persidangan.

Mereka adalah HM Tamher, Adam Rahayaan, Ivo Ratuanak, Ferry Salkol, Gainau de Games, Welhemus Barends, Victor Sarsasanubun, Muchsin Awad Azis, Victor Y Warat dan H.A.H Notanubun. (siwalima)