MALUKUnews, Dobo: Tidak hadirnya unsur Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Aru dalam acara pembukaan Jar Dabagul (Aru Bakumpul) yang berlangsung, Senin (20/01) lalu berbuntut panjang.

Sejumlah Pemangku Adat di Kepulauan Aru berjanji akan membuat perhitungan secara politik terhadap anggota DPRD Kepulauan Aru yang akan mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif, 9 April 2014 mendatang.

“Kami sangat kesal dengan sikap para wakil rakyat karena tak seorang pun dari mereka menghadiri acara pembukaan Musyawarah Adat se- Kepulauan Aru. Karena itu kami akan buat perhitungan dengan anggota DPRD yang akan mencalonkan diri kembali,” kecam Petrus Warkor, Pemangku Adat dari Rumpun Ursia.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Pemangku Adat dari Rumpun Urlima, Nikolaus Jerumpon. Menurutnya pemerintah, agama dan adat harus berjalan sama-sama. “ Ini acara adat, pemerintah dan DPRD harus hadir biar mereka juga tahu apa yang harus dilakukan sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan bisa disinergikan dengan masalah adat,” kata Jerumpon

Selain Peserta Musyawarah, mahasiswa dan pemuda Aru juga angkat bicara. Marthen Kubela Mahasiswa UKIM Ambon dalam pernyataannya ikut prihatin dengan sikap malas tahu yang ditonjolkan Pemda dan anggota DPRD Aru itu.

“Kasihan Pemerintah dan DPRD tidak hadiri acara istimewa itu. Apa dong jadi pejabat di daerah itu untuk kepentingan pribadi ka untuk kepentingan orang banyak. Ada harus katong pung daerah itu (Aru) terus tinggal ketinggalan. Di kabupaten yang lain suda maju tapi katong cuma bagitu terus,” katanya dengan kental dialek Ambon. (YOS)