MALUKUnews, Ambon: Bukti keterlibatan Wakil Bupati Kepulauan Aru nonaktif, Umar Djabumona dalam kasus korupsi dana MTQ Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2011 terus diungkap para saksi. Djabumona diketahui memerintahkan Sekretariat Daerah Elifas Leauwa untuk mencairkan anggaran sebesar Rp2,9 Milyar.Dana Rp2,9 Milyar yang katanya sebagai dana tambahan MTQ itu dicairkan tanpa sepengetahuan Sekda Kabupaten Aru, AA. Gainau.

Padahal, terdakwa Djabumona tahu bahwa anggaran tambahan untuk kegiatan MTQ tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru.Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan, Senin, dua hari lalu, di Pengadilan Tipikor Ambon, dengan agenda mendengar kesaksian Sekda Kabu­paten Kepulauan Aru, A.A Gainau.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Tipikor yang diketuai Hengky Hendrajaja didampingi hakim anggota, Hery Liliantoro dan Eddy Sepjengkaria, saksi A.A Gainau mengaku, kalau dana tambahan sebesar Rp2,9 Milyar itu dicairkan Bendahara Sekda, Elifas Leaua atas perintah terdakwa tanpa sepengata­huan dirinya selaku Kuasa Penggu­na Anggaran (KPA).

Tidak hanya anggaran sebesar Rp2,9 Milyar itu yang dicairkan atas disposisi terdakwa, tapi kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi sosial lainnya juga anggarannya dicairkan tanpa sepengetahuan saksi selaku KPA. Saksi kemudian mencontohkan, seperti anggaran untuk kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pes­parani), Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM dan Pramuka.

Berikut disposisi terdakwa untuk pengeluaran uang guna keperluan kegiatan sosial tanpa sepengeta­huan sekda yakni untuk kegiatan pramuka sebesar Rp 100 juta, kegia­tan sidang MPL Rp 350 juta dan sebesar Rp 384.125.000.- Semua ini terdakwa Djabumona pe­rintahkan bendahara untuk men­cair­kannya tanpa sepengetahuan saksi. Menurut saksi, pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Kepu­lauan Aru, Pemkab Aru sudah meng­anggarkannya dalam batang tubuh APBD murni sebesar Rp 8 Milyar.

Jumlah tersebut ditambah dana ban­tuan dari Pemprov Maluku sebe­sar Rp 500 juta sehingga total ang­garan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud senilai Rp 8,5 Milyar. Sayangnya, dalam perjalanan, anggaran tersebut oleh panitia dirasa masih kurang. Sehingga secara diam-diam terdakwa yang kala itu menjabat pelaksana tugas harian (Plh) Bupati Kepulauan Aru meme­rintahkan Bendahara Sekda, Elifas Leauwa untuk mencairkan dana tambahan sebesar Rp 2,9 Milyar.

Belakangan setelah uang berjum­lah milyaran rupiah itu sudah dicair­kan, barulah Elifas Leauwa memberi­tahukan kepada saksi bahwa dana yang dicairkan itu diambil dari anggaran pos uang persediaan (UP).

Namun atas keterangan saksi, terdakwa Umar Djabumona mem­bantahnya. Menurut mantan guru Penjas pada salah satu SMP di Dobo itu, dirinya tidak tahu menahu deng­an dana tambahan untuk keperluan MTQ Tingkat Provinsi di Kota Dobo.Begitu pun dengan dana Rp 8 Milyar yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru untuk pelaksanaan MTQ dimaksud.

Djabumona mengaku pengang­garan untuk kegiatan keagamaan itu dijamannya bupati terdahulu yakni Theddy Tengko. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, majelis hakim kemudian menunda sidang, dan akan dilanjutkan hari ini, dengan agenda masih mendengarkan kete­rangan saksi yakni mengkonfrontir ketera­ngan Gainau dengan Elifas Leauwa. (S5)