MALUKUnews, Dobo: Kepala SMA Negeri 1 Dobo di Kepualauan Aru, Maluku, Drs. Imran Laelaem, mengaku kesal terhadap pemberitaan yang dimuat di salah satu media lokal di Aru tangal 05 Mei 2014 lalu. Berita tersebut dengan judul “ Jaksa Diminta Sidik Kepala SMA N1, Diduga Terjadi Manipulasi Data Bos 2013 “.

Menurut Laelaem, berita yang dilansir itu merupakan opini pribadi narasumber untuk mencari kesalahan orang lain. Ia tidak paham dan tak mengerti tentang mekanisme penerimaan serta penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari daerah ( Provinsi dan Kabupaten) biasa disingkat BOSDA maupun yang bersumber dari pusat yang dikenal dengan istilah BOSNAS, apalagi tidak disertai dengan data dan bukti yang akurat dan mengada-ada.

” Saya sedikit kesal dengan pemberitaan di harian inter edisi 196 Tanggal, 05 Mei 2014, yang intinya memintah pihak kejaksaan untuk memeriksa saya karena dugaan penggelembungan data jumlah siswa penerima Dana Bos tahun 2013 kemarin. Yang disajikan adalah bukan informasi akurat berdasar bukti dan fakta, tapi opini pribadi narasumber yang hanya ingin mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain ” kata Laelaem kepada Malukunews.co via telepon seluler, Senin ( 19/05).

Menyikapi opini yang tidak mendasar dan dirahasiakan indentitasnya itu, Laelaem menjelaskan, besarnya dana BOS yang diterimah oleh SMA Negeri 1 Pulau- Pulaua Aru sebesar Rp. 91.437.500,- dengan rincian jumlah siswa keseluruhan 1072 orang. Sedangkan siswa yang menerima sebanyak 770 orang, sehingga siswa yang tidak menerima berjumlah 302 siswa. Satu siswa Rp.475.000 / tahun ini untuk Triwulan I. Untuk Triwulan II dananya dinaikan menjadi Rp. 95.356.250,- jumlah siswa keseluruhan 1054 orang . yang menerima sebanyak 803 siswa. Triwulan III sama dengan Triwulan II. Triwulan IV jumlah dana yang diterima sebesar Rp.81.343.750,- jumlah siswa keseluruhan 1035 , jumlah penerima dana bos 685 siswa.

” Ini data benar yang sebenarnya yang ada pada kami”, jelasnya Dia juga mengatakan, semua laporan dana BOSDA dari Triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2013, sudah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Maluku, dan Penyandang Dana BOSDA dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku serta dinyatakan tidak ada masalah. Sementara untuk dana BOSNAS tahun 2013, sampai dengan saat ini belum disalurkan sesuai peruntukannya, karena masih ada persyaratan yang pelu dipenuhi terlebih dahulu.” Kami sudah diaudit oleh Ispektorat Provinsi Maluku dan penyandang dana BOSDA dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, namun tak ada temuan. Sehingga dinyatakan ditak bermasalah” terangnya.

Menurut dia, pemberitaan opini pribadi narasumber yang miring, tidak disertai data yang akurat seperti ini sudah bertentangan dengan Undang-undang No: 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi Hak, Kewajiban dan Sanksi terhadap pers. Artinya Hak pekerja pers ( wartawan – perusahaan pers-red ) adalah mencari, mengumpul, menyimpan, mengolah dan menyajikan berita kepada publik sesuai data dan informasi yang akurat dan dipercaya kebenarannya. Kewajiban adalah sebelum menyajikan berita, harus dikonfirmasi atau dilakukan chek and richek kepada narasumber yang menjadi sasaran.

Hasil wawancara dan hasil konfirmasi harus disajikan bersama agar beritanya balance atau berimbang, sehingga tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Sanksi akan dikenakan apabilah, pekerja pers dalam melakukan tugas jurnalisnya lalai dalam melaksanakan Hak dan kewajiban tersebut. Hal yang sama juga diatur dalam Kode Etik Jurnalis. “ saya pikir teman –teman (wartawan-red) lebih paham tentang aturan main Jurnalis, sehingga kalau ada informasi miring, perlu di konfirmasi tentang kebenaran dulu sebelum diberitakan ” terangnya. (Gus)